Ngeluh ke DPR Anggaran Kecil, Erick Thohir: Tak Sebanding dengan Kontribusi BUMN

Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengeluhkan anggaran kementeriannya di 2025 yang dianggap terlalu kecil kepada Komisi VI DPR RI. Padahal, menurut dia, kontribusi BUMN terhadap negara sangat besar lewat dividen yang disetor.

Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Umum PSSI itu merasa kaget pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 dipotong menjadi Rp 277 miliar. Pagu anggaran itu lebih rendah dibandingkan pada tahun 2024 Rp 284 miliar.

Erick juga bilang, pagu anggaran di 2024 tersebut juga sebenarnya telah dipangkas dari awal anggaran Rp 308 miliar.

"Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Oleh karena itu, Erick meminta kepada Komisi VI DPR RI untuk menambah pagu anggaran sebesar Rp 66 milar, sehingga total anggaran menjadi Rp 344 miliar.

Dia menyebut, sebenarnya, anggaran tersebut juga masih kecil, jika dibandingkan tugas BUMN yang melimpah.

"Karena tidak lain dari angka Rp66 miliar ini sangat terlalu kecil dibanding dengan prestasi yang memang komisi VI sudah dorong kepada kami dan kami harapkan ada kebijaksanaan dari Kementerian Keuangan," ucap dia.

Erick menuturkan, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap kinerja perusahaan pelat merah.

"Kalau kita lihat juga tadi kita coba bandingkan Apple dan to Apple kalau memang ini turun dari Rp284 miliar ke Rp277 miliar, sedangkan kinerja dividen ini tentu meningkat secara tertata. Artinya memang comparisons-nya sangat tidak berimbang," bilang dia.

Baca Juga: Begini Cara BUMN Tingkatkan Mutu Layanan Logistik dan Hinterland

Adapun secara rinci, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 digunakan untuk sebesar Rp 78 miliar buat gaji dan tunjangan (28,26 persen), operasional kantor sebesar Rp 71,62 miliar (25 persen), anggaran kesekretariatan sebesar Rp 47,35 miliar (17 persen), dan pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp 80,09 miliar (28,86 persen).

"Untuk kinerja sendiri tentu tidak lain, tadi saya sudah sampaikan terima kasih dari pada pendampingan, penekanan dan solusi solusi yang diberikan bahwa selama tahun 2020 sampai 2023 total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp1.940 triliun," beber dia.

"Ini kumulatif dari tahun 2020 sampai dengan 2023 di mana pajak sendiri itu Rp1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lainnya Rp354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp194,4 triliun," pungkas Erick.