Suara.com - Standard Chartered Group CEO Bill Winters belum lama ini berdiskusi dengan mantan Menteri Keuangan Dr Chatib Basri dalam sesi fireside chat mengenai dampak ekonomi makro terhadap upaya transisi energi global, pada ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Diselenggarakan di Jakarta Convention Center Plenary Hall yang berkapasitas lebih dari 2500 orang, diskusi ini berfokus pada tantangan makroekonomi global yang berdampak pada proses transisi energi dan peran penting pembiayaan dalam memerangi perubahan iklim. Pada kesempatan ini, Bill juga menggarisbawahi kontribusi Standard Chartered terhadap upaya mempercepat transisi energi.
Bill membuka diskusi dengan memberikan gambaran lanskap makroekonomi global saat ini. Dirinya mengakui bahwa meskipun ketegangan geopolitik dan tekanan inflasi telah menciptakan ketidakpastian di pasar global, terdapat juga sejumlah wilayah yang kuat, dimana kawasan seperti Asia Tenggara masih mampu menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat.
Ketika ditanya tentang kontribusi Standard Chartered, Bill menjelaskan bahwa sebagai bank internasional yang memiliki jangkauan di negara-negara dinamis di dunia, Standard Chartered memiliki posisi strategis untuk mendorong pertumbuhan keuangan berkelanjutan dan menghubungkan permodalan ke tempat-tempat yang memerlukannya.
Bill turut menjelaskan komitmen Standard Chartered tersebut untuk memobilisasi dana senilai $300 miliar dalam pendanaan ramah lingkungan hingga tahun 2030. Dirinya juga mengungkapkan bahwa dalam periode Januari 2021 hingga September 2023, Standard Chartered telah menyalurkan $87,2 miliar dalam pendanaan terkait perubahan iklim.
“Tugas kami di bidang keuangan berkelanjutan bukan hanya tentang melakukan hal yang benar; namun juga menciptakan long-term value,” kata Bill ditulis Selasa (10/9/2024).
“Kami membuat komitmen finansial yang signifikan, dan kami telah melihat keuntungan yang besar. Faktanya, kami memperkirakan keuangan berkelanjutan akan menjadi salah satu penghasil keuntungan utama bagi bank, yang berpotensi menyumbang 10% dari pendapatan grup kami dalam waktu dekat," tambahnya.
Selain itu, Bill juga menekankan peran Standard Chartered dalam membantu upaya transisi para kliennya ke model bisnis yang lebih berkelanjutan, lewat pemberian solusi dan produk keuangan berkelanjutan yang menjawab tantangan, dan mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
“Di Standard Chartered, kami menyadari bahwa transisi menuju net zero tidak dapat terjadi dalam semalam, dan kami berkomitmen untuk membantu klien kami melakukan dekarbonisasi bisnis mereka dan memastikan masa depan yang berkelanjutan.”
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Kendala Ambisius RI Soal Transisi Energi
Keberlanjutan merupakan salah satu prioritas strategis Standard Chartered, yang tertanam dalam cara Bank menjalankan bisnisnya. Melihat peluang dari keuangan berkelanjutan sebagai pendorong pertumbuhan, Bill mengungkapkan bahwa bisnis Keuangan Berkelanjutan Standard Chartered telah menghasilkan lebih dari USD 720 juta antara bulan Januari dan Desember 2023.
Sebagai perbandingan, Standard Chartered memiliki target jangka panjang perolehan pendapatan USD 1 miliar setiap tahunnya dari seluruh lini bisnis hingga tahun 2025.
“Kami telah membuktikan bahwa Anda dapat memberikan dampak nyata sekaligus meraih keuntungan finansial yang besar. Ini adalah masa depan perbankan—dimana profitabilitas dan tujuan hidup berjalan beriringan.”
Tema utama dalam diskusi ini adalah tantangan untuk mendapatkan pendanaan yang memadai untuk mendorong upaya transisi energi, terutama di negara-negara berkembang. Bill menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mengembangkan platform investasi yang kuat untuk proyek-proyek ramah lingkungan.
Tanpa adanya struktur tersebut, dirinya percaya bahwa akan sulit untuk menarik modal yang diperlukan untuk mencapai target iklim yang begitu ambisius.
Chatib lalu turut memberikan perumpamaan “Chicken and Egg”, dimana seringkali pemerintah berfokus pada penggalangan pendanaan dari investor, sementara para investor mengharapkan pemerintah untuk menyediakan platform dan kerangka peraturan yang diperlukan terlebih dahulu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
Terkini
-
Kementerian ESDM Masih Bahas RKAB Nikel 2026
-
Toko Online Tanpa NIB Bakal Diblokir? Simak Aturan Baru Kemendag 2026
-
Ace Hardware Dipastikan Kembali Buka di Indonesia
-
Perhatian Pemegang Saham GGRM, Dividen Rp800 per Saham Cair 23 Juli 2026
-
Rupiah Menguat Seiring Kembalinya Investor Asing
-
Mengapa Gaji Guru Sangat Kecil?
-
Proyeksi Laba Hingga Target Harga Turun, Saham Grup Salim Masih Layak Dibeli?
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Gaji Rp8 Juta Kena Pajak Berapa? Begini Panduan Menghitungnya
-
Eks Bos Astra Infra Port Eastkal Dipanggil KPK dalam Dugaan Korupsi Investasi