Jepang Krisis Bayi, Pemerintah Sediakan Insentif Rp588 Triliun Goda Pasutri Miliki Anak

Suara.com - Jepang sedang menghadapi jurang demografi. Lantaran, populasinya telah menyusut selama 15 tahun berturut-turut, dengan angka kelahiran mencapai rekor terendah 730.000 tahun lalu dan angka kematian mencapai rekor tertinggi 1,58 juta.

Tingkat kesuburan Jepang mencapai titik terendah 1,20 kelahiran yang diharapkan per masa hidup wanita tahun lalu, jauh di bawah tingkat penggantian sebesar 2,1. Sementara itu, proporsi manula berusia 65 tahun atau lebih diperkirakan akan meningkat dari 30 menjadi 40 persen pada tahun itu.

Dilansir Newsweek, Jumat (3/1/2025), krisis demografi Jepang merupakan tanda peringatan bagi sebagian besar Asia Timur. Negara-negara tetangga seperti Korea Selatan dan China juga bergulat dengan angka kesuburan yang anjlok dan angkatan kerja yang menua.

Para analis mengatakan tantangannya bukan hanya terletak pada lebih banyak kebijakan tetapi juga pada peninjauan ulang peran keluarga dan tempat kerja.

Pemerintah telah mengerahkan segala upaya untuk mengatasi masalah ini, mulai dari insentif tunai hingga aplikasi perjodohan. Sejak menjabat pada bulan Oktober, Perdana Menteri Ishiba Shigeru telah mengumumkan serangkaian langkah baru yang ditujukan untuk mendukung keluarga dan mengurangi tekanan pada masyarakat "yang sangat tua".

Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan 5,3 triliun yen (sekitar 34 miliar dollar AS atau Rp558 triliun) untuk membantu keluarga muda.

Selama tiga tahun ke depan, 3,6 triliun yen per tahun atau sekitar Rp357 triliun dikucurkan untuk memperluas tunjangan anak dan meningkatkan dukungan pengasuhan anak dan pendidikan.

Para pejabat berharap langkah-langkah ini akan meyakinkan pasangan bahwa memulai sebuah keluarga tidak harus menjadi pertaruhan finansial.

Baca Juga: Teknologi AI dan Budaya Anti-Korupsi Kunci Utama Atasi Mark Up dalam Anggaran Pemerintah