- Kementerian ESDM berencana mengalihkan subsidi LPG ke dimethyl ether (DME) untuk menjaga keterjangkauan harga di masyarakat.
- Wacana ini muncul seiring perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) DME yang berasal dari hilirisasi batubara.
- Tujuan utama hilirisasi DME adalah mengurangi ketergantungan impor LPG nasional yang saat ini mencapai 6 juta metrik ton.
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun membuka peluang mengalihkan subsidi liquified petroleum gas (LPG) ke dimethyl ether (DME) agar harganya terjangkau masyarakat ketika dipasarkan.
Wacana ini tersiar karena, hingga saat ini harga pokok penjualan atau HPP produk hilirisasi batubara, DME masih dirumuskan.
"Jadi kita lagi memperhitungkan berapa HPP untuk DME. Kalau memang ada subsidi itu kan juga merupakan pengalihan subsidi untuk LPG yang ada saat ini," kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Jumat (12/12/2025).
Hilirisasi batubara menjadi DME merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan ketergantungan impor LPG. Tercatat dari sekitar 8 juta metrik ton kebutuhan LPG dalam negeri, sebanyak 6 juta metrik ton berasal dari impor.
Sementara berdasarkan proyeksi Kementerian ESDM, konsumsi LPG pada 2025 akan mencapai 8,5 juta metrik ton. Angka itu melebihi target yang ditetapkan pada APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton.
Pertimbangan nilai keekonomian DME sebelumnya juga disinggung Senior Director Oil & Gas and Petrochemicals Danantara Wiko Migantoro.
Dia mengatakan jika tanpa intervensi pemerintah melalui subsidi, harga DME bisa lebih mahal dari LPG.
"Karena kalau dibiarkan tanpa intervensi pemerintah, diperkirakan harga DME ini sedikit lebih mahal bila dibandingkan dengan LPG, yang ujung-ujungnya akan menambah subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah," kata Wiko pada Rabu (10/12/2025).
Di sisi lain, terkait progres hilirisasi batubara menjadi DME, disebut Wiko masih dalam proses studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) di Danantara. Jika, prosesnya telah rampung, hasil studi kelayakan itu akan menjadi acuan bagi Satgas Hilirisasi, termasuk dalam penentuan nilai keekonomiannya.
Baca Juga: Perjanjian Dagang Terancam Batal, ESDM Tetap Akan Impor Migas AS
"Diperlukan banyak dukungan dari pemerintah agar kelak harga DME bisa lebih kurang sama dengan harga LPG sekarang. Kita tahu affordability atau willingness to pay masyarakat itu sudah terbentuk pada level harga LPG," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Kemendag Bidik Penyalur Nakal, Tegakkan Sanksi Demi Jaga Pasokan Minyakita
-
Besok Purbaya Akan Buktikan Kritik The Economist Keliru
-
Purbaya Sebut 'Media Bodoh', Gurita Bisnis Pemilik The Economist Tembus Ratusan Triliun
-
PT Timah Setor Rp 1,624 triliun ke Negara Sepanjang 2025
-
CELIOS: Harga-harga Naik 2 Bulan ke Depan, PHK Mengintai
-
BI Pastikan Cadangan Devisa Lebih dari Cukup untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
-
Menkeu dan BI Optimistis Rupiah Menguat Lagi di Juli 2026
-
PHK Meningkat Tajam, Klaim Kehilangan Kerja di BPJS Tenaga Kerja Melonjak 91 Persen
-
Tak Mau Tahu, BI Tetap Pede Rupiah di Level Rp 16.800 pada Akhir Tahun
-
Badai Ekonomi Ganda: Rupiah Terpuruk ke Rp 17.667 dan Harga Minyak Dunia Kian Membara