- Kementerian ESDM berencana mengalihkan subsidi LPG ke dimethyl ether (DME) untuk menjaga keterjangkauan harga di masyarakat.
- Wacana ini muncul seiring perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) DME yang berasal dari hilirisasi batubara.
- Tujuan utama hilirisasi DME adalah mengurangi ketergantungan impor LPG nasional yang saat ini mencapai 6 juta metrik ton.
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun membuka peluang mengalihkan subsidi liquified petroleum gas (LPG) ke dimethyl ether (DME) agar harganya terjangkau masyarakat ketika dipasarkan.
Wacana ini tersiar karena, hingga saat ini harga pokok penjualan atau HPP produk hilirisasi batubara, DME masih dirumuskan.
"Jadi kita lagi memperhitungkan berapa HPP untuk DME. Kalau memang ada subsidi itu kan juga merupakan pengalihan subsidi untuk LPG yang ada saat ini," kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Jumat (12/12/2025).
Hilirisasi batubara menjadi DME merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan ketergantungan impor LPG. Tercatat dari sekitar 8 juta metrik ton kebutuhan LPG dalam negeri, sebanyak 6 juta metrik ton berasal dari impor.
Sementara berdasarkan proyeksi Kementerian ESDM, konsumsi LPG pada 2025 akan mencapai 8,5 juta metrik ton. Angka itu melebihi target yang ditetapkan pada APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton.
Pertimbangan nilai keekonomian DME sebelumnya juga disinggung Senior Director Oil & Gas and Petrochemicals Danantara Wiko Migantoro.
Dia mengatakan jika tanpa intervensi pemerintah melalui subsidi, harga DME bisa lebih mahal dari LPG.
"Karena kalau dibiarkan tanpa intervensi pemerintah, diperkirakan harga DME ini sedikit lebih mahal bila dibandingkan dengan LPG, yang ujung-ujungnya akan menambah subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah," kata Wiko pada Rabu (10/12/2025).
Di sisi lain, terkait progres hilirisasi batubara menjadi DME, disebut Wiko masih dalam proses studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) di Danantara. Jika, prosesnya telah rampung, hasil studi kelayakan itu akan menjadi acuan bagi Satgas Hilirisasi, termasuk dalam penentuan nilai keekonomiannya.
Baca Juga: Perjanjian Dagang Terancam Batal, ESDM Tetap Akan Impor Migas AS
"Diperlukan banyak dukungan dari pemerintah agar kelak harga DME bisa lebih kurang sama dengan harga LPG sekarang. Kita tahu affordability atau willingness to pay masyarakat itu sudah terbentuk pada level harga LPG," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Purbaya Akan Tambah Perusahaan Pemungut Pajak Toko Online di Ecommerce
-
DPR Siap Cecar Tiktok yang Dituding Tahan Duit UMKM hingga Triliunan Rupiah
-
Potongan Aplikasi Ojol 8 Persen Tak Untungkan Mitra Pengemudi
-
Minyak Dunia Anjok, Mengapa Harga Pertamax Tak Ikut Turun?
-
Kapal Tanker Pertamina Berhasil Lolos dari Selat Hormuz, Sisanya Menunggu Aman
-
Rupiah Menuju Rp18.000 per Dolar AS Lagi, Akan Menguat Jika Investor Asing Kembali ke Indonesia
-
Bukan Pemain, Manchester United Mau Beli Kredit Karbon Indonesia
-
Antrean BBM Surabaya-Gresik Mulai Terurai, BPH Migas dan Pertamina Perkuat Distribusi
-
Stok Batu Bara Normal, Bos PLN Janji Tak Ada Mati Lampu
-
RI Mulai Dagang Karbon Kehutanan, Potensinya Rp5 Triliun