Suara.com - Bank Indonesia (BI) menilai ekonomi Amerika Serikat akan makin kuat. Namun tidak bagi India, China hingga Eropa.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI, Juli Budi Winantya mengatakan hal ini dikarenakan ekonomi China , India dan Eropa masih alami tantangan.
" Bank Indonesia melihat kondisi perekonomian terkini baik global maupun domestic Jadi kita melihatnya itu ekonomi global itu semakin divergent," kata Juli dalam pelatihan wartawan di Aceh, Jumat (7/2/2024).
Di satu sisi, ekonomi Amerika Serikat ini tumbuh semakin kuat. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor mendukung. Jadi, dari sisi demand-nya, dari sisi permintahannya, dari masyarakat yang menengah bawah ini ditopang oleh stimulus fiskal.
"Jadi, ada insentif fiskal dari pemerintah yang ini menorong konsumsi masyarakat menengah bawah," katanya.
Buat masyarakat menengah atas juga ada dorongan daya beli yang lebih baik yang datang dari efek kekayaan atau wealth effect akibat kenaikan harga saham dan properti.
" Jadi, dari harga sahamnya yang lebih tinggi, dari harga property yang lebih tinggi, itu ada dorongan dari sisi wealth effect bagi masyarakat," jelasnya.
Di sisi lain, dari sisi produksi, itu juga ada dorongan dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini datang dari, ini belanja investasi yang dilakukan Amerika Serikat.
"Belanja yang Amerika itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, dibandingkan dengan Eropa, Jepang, Indonesia, itu jauh lebih tinggi," imbuhnya.
Baca Juga: Akhir Januari 2025, Cadangan Devisa Naik Tipis Hanya Rp 2.554 Triliun
Untuk itu, BI merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi AS. Namun, di sisi lain, ekonomi negara-negara lain masih menghadapi tantangan.
Eropa pun masih mengalami pelemahan, dengan masalah fiskal di Prancis dan Jerman, sementara Tiongkok masih bergulat dengan sektor properti.
"Di sisi lain, negara lain seperti Eropa itu ekonominya masih lemah, kemudian masih ada masalah terkait dengan fiskal konsolidasi di Prancis, Jerman, dan di Tiongkok juga masih ada yang terkait dengan properti," tandasnya.
Berita Terkait
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Kisah Unik Pernikahan Mojtaba Khamenei dan Zahra yang Gugur Dibom Israel-AS
-
Serangan Brutal AS-Israel Sengaja Targetkan Anak-anak, Kemenkes Iran Rilis Data Mengerikan
-
AS Serang Jantung Ekonomi Iran di Pulau Kharg, Harga Minyak Capai 150 dolar AS per Barel?
-
Isu Sanksi AS Usai Indonesia Borong Rudal BrahMos Rp 5,9 Triliun, Pakar Buka Suara
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Program Gentengisasi Prabowo Dongkrak Permintaan Genteng di Sentra Majalengka
-
Bukan Beban, Kemnaker Sebut Mudik Bersama Investasi bagi Produktivitas Karyawan
-
Terbaru! Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
OJK Jatuhkan Denda Rp5,6 Miliar dalam Kasus IPO POSA, Benny Tjokro Disanksi Seumur Hidup
-
Bursa Kripto CFX Rilis Laporan Bulanan, Volume Perdagangan Spot Tembus Rp24,33 triliun
-
Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Cerminkan Perbaikan Ekonomi dan Administrasi
-
Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
Pensiunan Diincar Penipu Jelang Lebaran, Komisaris TASPEN Ariawan Ungkap Modusnya
-
Impor LPG dari Timur Tengah Dialihkan ke AS, Pasokan Dijamin Aman
-
Presiden Prabowo Subianto: Semua Kekayaan Alam Indonesia Milik Negara, Bukan Pengusaha