Dorong Perubahan Berkelanjutan, Ini Kiat Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

Suara.com - Pemberdayaan perempuan di Indonesia menjadi agenda utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Pemerintah bersama dengan berbagai pihak bekerja sama untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai aspek mulai dari sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Singkatnya, pemberdayaan perempuan ini jadi proses penyadaran dan pembentukan perempuan terhadap partisipasi yang lebih besar dalam semua aspek.

Dibentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bertujuan untuk memberikan masukan agar pemberdayaan perempuan bisa lebih optimal. 

Nah, agar pemberdayaan perempuan semakin nyata, ada beberapa kiat yang bisa membuat perubahan ini kian nyata.

1. Meningkatkan Akses Pendidikan dan Pelatihan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan bahwa pendidikan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. 

Program pelatihan vokasional dan pendidikan keterampilan yang berorientasi pada kewirausahaan terus didorong untuk memberikan kesempatan perempuan agar mandiri secara ekonomi.

2. Peningkatan Ekonomi Melalui UMKM

Baca Juga: 700 Kasus Femisida, Aliansi Perempuan Beri Rapor Merah Prabowo-Gibran di Hari Perempuan Internasional!

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi menjadi aspek penting dalam menciptakan kemandirian finansial dan mengurangi ketimpangan gender. 

Berbagai program kewirausahaan telah dikembangkan untuk membantu perempuan mendapatkan akses modal, pelatihan bisnis, dan jaringan pasar.

Pemerintah melalui KemenPPPA dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyediakan berbagai program pelatihan, akses pembiayaan, dan pendampingan usaha bagi perempuan.

3. Kesadaran Hak dan Perlindungan Hukum

Tak cuma soal ekonomi, pemberdayaan perempuan juga berarti melindungi hak-hak mereka. Edukasi soal kekerasan berbasis gender, hak hukum, dan akses layanan bantuan hukum harus diperluas, terutama di daerah terpencil.

4. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi fokus utama dalam pemberdayaan perempuan. 

Pemerintah mendorong keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, baik di pemerintahan maupun organisasi masyarakat.

5. Perlindungan Hak Perempuan di Tempat kerja

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung kesetaraan upah, hak cuti melahirkan, serta perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja.

Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang aman membantu dalam mendorong perempuan untuk bekerja lebih produktif tanpa ancaman kekerasan seksual.

Pemberdayaan perempuan bukan cuma soal keadilan, tapi juga soal masa depan bangsa. Jika perempuan diberi kesempatan yang sama, ekonomi bisa lebih kuat, komunitas lebih sehat, dan masyarakat lebih inklusif.

Perempuan bukan hanya berdaya, tapi juga bisa jadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

(Mauri Pertiwi)