Ketua DPRD Serukan Masyarakat Agar Tak Ikuti Ajakan Kosongkan Rekening di Bank DKI

Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, jangan mengikuti ajakan untuk mengosongkan rekening di Bank DKI karena adanya permasalahan sistem, mengingat bank milik pemprov itu merupakan aset daerah yang memberikan dividen tertinggi selama ini.

"Jangan ikuti ajakan untuk mengosongkan. Karena ini kan aset kita, aset Pemda, aset DKI," kata Khoirudin, ditulis Rabu (9/4/2025).

Menurut dia, saat ini perusahaan daerah (perumda) tersebut sedang dalam masalah layanan, namun yang pasti semua bekerja untuk mengembalikan layanan kembali normal.

Untuk itu, ketika ada ajakan mengosongkan rekening Bank DKI maka tidak usah diikuti karena ini akan merugikan daerah sebab Bank DKI menjadi penyumbang dividen terbesar bagi Jakarta.

"Kadang ada salah, ada kekurangan. Tapi jangan karena kekurangan itu gerakan mengosongkan rekening di Bank DKI. Karena akan merugikan kita sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, layanan transaksi antarbank melalui ATM Bank DKI kini telah kembali beroperasi secara penuh, menyusul selesainya proses pemeliharaan sistem perbankan sejak 29 Maret 2025

"Nasabah kini dapat kembali melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank (off-us), hingga pembayaran tagihan," kata Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.

Menurut dia, pulihnya layanan tersebut menyusul selesainya proses pemeliharaan sistem layanan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan sistem keamanan transaksi.

Ia menegaskan bahwa, selama proses pemeliharaan, keamanan data dan dana nasabah tetap menjadi prioritas utama Bank DKI.

Baca Juga: Terkait Pemulihan Sistem Saat Libur Lebaran, Berikut Klarifikasi Bank DKI

Pihaknya juga memastikan bahwa setiap permasalahan yang mungkin muncul telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Bank DKI, sebagai bank pembangunan daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di ibu kota.

Didirikan pada tahun 1961, Bank DKI telah menjadi bagian integral dari perjalanan pembangunan Jakarta, menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.

Sebagai BPD, Bank DKI memiliki fokus utama dalam mendukung program-program pembangunan Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini diwujudkan melalui penyaluran kredit untuk sektor-sektor prioritas seperti UMKM, infrastruktur, perumahan, dan transportasi.

Bank DKI juga aktif dalam memberikan layanan perbankan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.