Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meluapkan kemarahannya saat rapat dengan jajaran direksi Bank DKI di Balai Kota, Selasa (8/4/2025).
Pertemuan ini membahas soal gangguan pada layanan perbankan Bank DKI seperti transfer antarbank dan transaksi QRIS yang terjadi pada masa lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
Momen Pramono ngomel ke direksi Bank DKI ini dibagikan lewat video yang diunggah akun Instagram-nya, @pramonoanungw. Dalam video itu, Pramono meminta agar Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono dipecat dari jabatannya.
"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," ujar Pramono dalam video.
Tak hanya itu, Pramono meminta agar kasus ini dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia juga menduga adanya jajaran Bank DKI yang terlibat dalam persoalan ini.
Namun, Pramono tak menjelaskan mengenai peristiwa hukum yang menurutnya perlu dilaporkan ke aparat penegak hukum itu.
"Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam, nggak mungkin," ungkapnya.
Ia juga mengultimatum siapapun di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk tidak ikut campur dan berupaya menghalangi proses hukum itu.
"Dan minta untuk, ngga boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan," kata Pramono.
Baca Juga: Pramono-Rano Gelar Halal Bihalal di Hari Pertama Kerja, Antrean ASN hingga Kadis Mengular
"Kenapa ini dilakukan? untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu," tambahnya.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga meminta kejadian gangguan layanan perbankan tak terjadi lagi. Apalagi peristiwa serupa sudah terjadi tiga kali.
"(Gangguan layanan) ini yang terakhir. enggak boleh lagi ada kejadian keempat," pungkasnya.
Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo, menjelaskan alasan dilakukannya pemeliharaan sistem alias maintenance saat masa lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah lalu. Maintenance ini berujung pada keluhan para nasabah karena tak bisa menggunakan beberapa layanan Bank DKI.
Agus mengatakan, pemeliharaan ini bukan bersifat reguler yang dilakukan tiap jangka waktu tertentu. Ada kesalahan pada sistem yang menjadikan maintenance rutin otomatis dijalankan.
"Aktivasi sistem itu terjadi otomatis. Jadi, ini bukan pemeliharaan reguler. Karena kemudian terjadi aktivasi sistem secara otomatis untuk alasan keamanan," ujar Agus di Kantor Pusat Bank DKI, Selasa (8/4/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Justru Setuju, Jokowi Santai Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Tuai Protes: Pro-Kontra Biasa
-
Jawab Tantangan Krisis Iklim, Indonesia Gandeng The Royal Foundation di Rio 2025
-
Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida Terdeteksi di Menu MBG, DPR Soroti Pengawasan Impor Pangan
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK