APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun

Suara.com - Pemerintahan Prabowo Subianto diketahui sudah menarik utang baru senilai Rp 250 triliun hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk menambal target defisit APBN yang membengkak mencapai Rp 616,2 triliun atau setara 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi penarikan utang baru ini telah mencapai 40,6 persen  dari target defisit yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi defisit APBN per akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau 0,45 persen dari PDB, yang baru mencapai 16,9 persen dari target keseluruhan.

Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga APBN, utang, dan defisit secara prudent, transparan, dan hati-hati.

"Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan juga defisit kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati," ujar Sri Mulyani.

Lonjakan signifikan terlihat pada realisasi pembiayaan anggaran di kuartal I 2025 yang mencapai Rp 250 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 85,6 triliun. Meskipun target pembiayaan anggaran 2024 sedikit lebih rendah, yaitu Rp 522,8 triliun, perbedaan ini tetap mencolok.

Lebih rinci, pembiayaan anggaran atau yang sering disebut sebagai "gali lubang tutup lubang" per 31 Maret 2025 ini berasal dari penarikan utang sebesar Rp 270,4 triliun dikurangi dengan pembiayaan non utang sebesar Rp 20,4 triliun.

Untuk penarikan utang baru sendiri, yang dalam postur APBN disebut sebagai pembiayaan utang, realisasinya telah mencapai 34,8 persen dari target Rp 775,9 triliun sepanjang tahun 2025. Sementara itu, pembiayaan non utang baru terealisasi Rp 12,8 triliun dari target minus Rp 159,7 triliun.

Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa pembiayaan utang sebesar Rp 270,4 triliun tersebut didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto senilai Rp 282,6 triliun, atau setara 44 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 642,6 triliun. Sebaliknya, pinjaman secara neto justru menunjukkan angka minus Rp 12,3 triliun atau negatif 9,2 persen dari target Rp 133,3 triliun.

Penerbitan SBN pada tiga bulan pertama tahun ini yang mencapai Rp 282,6 triliun juga jauh melampaui realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp 104 triliun. Sementara itu, realisasi pinjaman justru jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 1,6 triliun.

Baca Juga: Bertemu di Teuku Umar, Megawati Banyak Kasih Saran ke Prabowo Termasuk soal Tarif Donald Trump

Menariknya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa penarikan utang baru dalam jumlah besar di awal tahun ini bukanlah indikasi kekurangan penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan belanja. Langkah ini diambil sebagai strategi front loading untuk mengantisipasi potensi gejolak pasar keuangan global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump.

"Kita melakukan front loading bukan karena kita enggak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan," pungkas Sri Mulyani.

Langkah front loading ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola risiko fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan mengamankan pendanaan di awal tahun, pemerintah berharap dapat meminimalisir dampak negatif dari potensi kenaikan biaya utang akibat gejolak pasar di kemudian hari. Meskipun demikian, besarnya penarikan utang di awal tahun ini tentu akan menjadi sorotan dan memerlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar tidak membebani keuangan negara di masa depan.