Suara.com - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran vital dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. Namun, masih banyak UMKM yang beroperasi tanpa legalitas formal, sehingga membatasi akses mereka terhadap berbagai peluang pengembangan.
Legalisasi UMKM, melalui pendaftaran usaha dan perolehan izin resmi, menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi bisnis kecil dalam ekosistem ekonomi nasional. Dengan legalitas yang jelas, pelaku UMKM dapat menikmati berbagai manfaat, seperti akses lebih mudah ke pembiayaan perbankan, peluang kemitraan dengan perusahaan besar, perlindungan hukum, serta kesempatan mengikuti program-program pemerintah, termasuk pelatihan dan pemberian insentif.
Selain itu, legalisasi juga membantu pemerintah dalam mendata dan merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM di seluruh daerah. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait kini semakin mempermudah proses legalisasi, salah satunya melalui Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan pendaftaran usaha dilakukan secara daring, cepat, dan praktis.
Berbicara tentang legalisasi, PT Legalisasi Indonesia Digital melalui platform Legalisasi.com menghadirkan solusi bagi para pelaku UMKM melalui pembukaan kantor baru di One Belpark Office, Jakarta Selatan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi ekspansi perusahaan di tahun 2025.
Direktur PT Legalisasi Indonesia Digital, Muhamad Shaleh, menekankan bahwa kehadiran kantor baru ini bukan semata-mata langkah ekspansi bisnis, melainkan cerminan dari komitmen sosial perusahaan untuk memperkuat fondasi hukum UMKM di Indonesia.
"Di tahun 2025, kami ingin membantu lebih banyak UMKM untuk mengurus legalitas usaha mereka. Legalitas bukan hanya soal administrasi, melainkan jaminan perlindungan hukum dan membangun kepercayaan pelanggan. Dengan fondasi hukum yang kuat, bisnis akan lebih mudah tumbuh dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja," jelas Muhammad Saleh dalam keterangannya.
Melalui upaya bersama antara pelaku UMKM, pemerintah, dan masyarakat, legalisasi UMKM akan mempercepat terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. ***
Berita Terkait
-
UMKM Kopi Indonesia Go Global, BRI Jadi Motor Penggerak
-
Workshop "UMKM Naik Kelas" Kementerian BUMN Dukung Asta Cita Presiden Prabowo
-
Fantastis! Hampir 1 Juta UMKM Rasakan Manfaat KUR BRI di Awal 2025
-
Terpilih Jadi Ketua Umum IKA Trisakti, Menteri Maman Komitmen Tumbuhkan Rasio Kewirausahaan
-
Hingga Akhir Maret 2025, BRI Salurkan KUR Senilai Rp42,23 Triliun: Dorong Ekonomi Kerakyatan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Daftar Nama Menteri BUMN dari Masa ke Masa: Erick Thohir Geser Jadi Menpora
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan