Hore, QRIS Bisa Digunakan di Jepang Mulai 17 Agustus

Suara.com - Bank Indonesia (BI) memastikan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara bakal bisa dilakukan di Jepang dan China. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta memastikan penggunaan QRIS di Jepang akan dilakukan pada 17 Agustus mendatang. 

Tentunya warga Indonesia bisa menggunakan pembayaran lewat QRIS. Penggunaan pembayaran ini makin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi di setiap negara.

"Sudah ada perkembangannya bagus terkait Jepang kita sudah melakukan sand box sejak 15 Mei mudah-mudahan tanpa halangan berarti penggunaannha 17 Agustus yang akan datang orang Indoneska ke Jepang, pembayarannya bisa lewat QRIS," kata Filianingsih Hendarta dalam rapat RDG secara virtual, Rabu (21/5/2025).

Nantinya, Bank Indonesia pun tengah melakukan finalisasi pengaturan bisnis, teknis, operasional dengan Tiongkok. Tentunya BI bakal bekerjasama dengan layanan keuangan lainnya untuk penggunaan QRIS di China.

"Jadi juga ada agreement antara 4 switching di Indonesia, Rintis, Alto, Artajasa, dan Jalin itu dengan Union Pay Internationalnya Tiongkok untuk pengembangan sistem dan user acceptance testing (UAT) dan juga Performance Privacy Fairness (PPF)," bebernya.

Sementara itu, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada April 2025 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi, pembayaran digital pada April 2025 mencapai 3,79 miliar transaksi atau tumbuh 31,50% (yoy) didukung peningkatan seluruh komponen. 

Volume transaksi aplikasi mobile dan internet terus tumbuh masing-masing sebesar 33,14% (yoy) dan 8,65% (yoy). Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 154,86% (yoy) didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant. 

Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 335,34 juta transaksi atau tumbuh 42,91% (yoy), dengan nilai mencapai Rp849,51 triliun. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS turun sebesar 2,91% (yoy) menjadi 724,03 ribu transaksi dengan nilai Rp15.293,92 triliun. 

Sedangkan, dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 7,28% (yoy) menjadi Rp1.135,22 triliun pada April 2025. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperluas kerjasama sistem pembayaran antarnegara, termasuk kerjasama QRIS dengan sejumlah negara dan interkoneksi BI-FAST dalam inisiatif Nexus dengan beberapa negara.

Baca Juga: Mengapa AS Gelisah dengan QRIS? Inilah Alasan di Balik Ketegangan Global

Lanjutnya, stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada April 2025. 

Dari sisi struktur industri, interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran terus menguat diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyampaikan keluhan terhadap QRIS. AS menilai pihak asing, termasuk penyedia jasa pembayaran dan bank asal AS tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

Keluhan itu tertuang dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis USTR pada 31 Maret 2025, mengenai Peraturan BI No. 19/8/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).