Banjir Sumatera Terparah 2025, Gubernur BI Ajak Masyarakat Sisihkan Rezeki untuk Membantu

Suara.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan duka mendalam mengenai musibah bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Adapun, dalam musibah bencana banjir dan tanah langsung ini terjadi di 10 kabupaten/kota Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

Banjir di Sumatera menjadi salah satu bencana terparah yang terjadi di Indonesia tahun 2025 ini.

"Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, saat ini saudara-saudara kita, di Sibolga, Lhokseumawe, dan sejumlah daerah lain, sedang mendapat musim bencana alam," ujar Perry, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, di Gedung Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dia mengajak bersama-sama memanjatkan doa untuk masyarakat yang terdampak musibah tersebut.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap para korban.

"Melalui podium, melalui mimbar yang terhormat ini, kami dari Bank Indonesia mengajak kita semua untuk memanjatkan doa dan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu saudara-saudara," kata dia.

Sementara itu, BI juga mewaspadai ketidakpastian global yang masih tinggi ini dampak dari kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS). Pasalnya ketegangan politik yang masih terus berlangsung.

“Prospek ekonomi global masih 2026 dan 2027 masih meredup," bebernya.

Baca Juga: BI dan Kementerian Investasi Integrasikan Layanan Perizinan

Dia mengungkapkan ketidakpastian pada tahun depan. Pertama, kebijakan tarif AS yang berlanjut berakibat turunnya perdagangan dunia, meredupnya multilateral dan bangkitnya bilateral dan regionalisme.

Kedua, pertemuan ekonomi dunia melambat utamanya AS dan China. Sementara Uni Eropa, India, Indonesia cukup baik. Penurunan inflasi yang lebih lambat yang mempersulit kebijakan moneter bank sentral.

Ketiga, tingginya utang dan suku bunga di negara maju karena defisit fiskal yang cukup besar berdampak pada beban bunga dan beban fiskal negara-negara berkembang.

Keempat, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia karena transaksi produk derivatif yang berlipat terutama hedge fund dengan mesin trading berdampak pada pelarian modal dan tekanan nilai tukar di negara berkembang.

Kelima, maraknya uang kripto dan stablecoin pihak swasta. Belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas. Disinilah perlunya Central Bank Digital Currency.