- Airbus mengumumkan recall terhadap 6.000 unit pesawat A320 global.
- 38 pesawat Airbus A320 milik maskapai nasional ikut terdampak.
- Regulasi ini bersifat darurat sehingga maskapai wajib melakukan inspeksi dan perbaikan sebelum pesawat kembali beroperasi.
Suara.com - Industri penerbangan Indonesia tengah bersiap menghadapi potensi gangguan operasional setelah Airbus mengumumkan recall terhadap 6.000 unit pesawat A320 global.
Dampaknya juga dirasakan di Tanah Air dimana sebanyak 38 pesawat Airbus A320 milik maskapai nasional ikut terdampak keputusan tersebut.
Pengumuman recall disampaikan Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA) pada 28 November 2025 dan berlaku efektif 30 November 2025 pukul 06.59 WIB. Regulasi ini bersifat darurat sehingga maskapai wajib melakukan inspeksi dan perbaikan sebelum pesawat kembali beroperasi.
6 Maskapai Indonesia Pengguna Airbus A320
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud), terdapat 6 maskapai di Indonesia yang mengoperasikan Airbus A320, yaitu:
- Batik Air
- Super Air Jet
- Citilink Indonesia
- Indonesia AirAsia
- Pelita Air
- TransNusa
Total armada A320 yang dimiliki keenam maskapai ini mencapai 207 unit, namun yang sedang beroperasi per 29 November hanya 143 unit. Dari jumlah tersebut, 38 pesawat (sekitar 26%) dinyatakan terdampak perintah kelaikudaraan darurat dari EASA.
Potensi Gangguan Penerbangan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa gangguan operasional berpotensi terjadi mengingat A320 merupakan tulang punggung armada penerbangan domestik.
“Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan gangguan penerbangan mengingat banyaknya pesawat A320 yang beroperasi di Indonesia dan armada sejenis di seluruh dunia,” ujar Lukman, Sabtu (29/11/2025).
Baca Juga: Airbus Umumkan A320 Bermasalah, Kemenhub Sebut 38 Pesawat di RI Kena Dampak
Maskapai saat ini sedang melakukan proses perbaikan terhadap pesawat terdampak. Perbaikan diperkirakan memakan waktu 3 hingga 5 hari sejak pengumuman diterbitkan.
Dengan potensi penundaan maupun pembatalan penerbangan, pemerintah meminta masyarakat yang memiliki jadwal terbang pada 30 November–4 Desember 2025 untuk melakukan konfirmasi ulang kepada maskapai.
“Kami mengimbau masyarakat yang telah memiliki tiket penerbangan pada tanggal tersebut agar segera melakukan konfirmasi jadwal keberangkatan pada masing-masing maskapai,” kata Lukman.
Ditjen Hubud juga meminta pengelola bandara serta maskapai melakukan penyesuaian operasional secara cermat, sambil tetap menempatkan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Airlangga Klaim Indonesia Resmi Swasembada Solar, Tak Perlu Impor Lagi
-
Jurus Purbaya Ciptakan Indonesia Emas 2045 lewat Ekonomi
-
Rupiah Masih Keok Lawan Dolar AS, Ditutup di Level Rp 16.876
-
Fenomena Kelebihan Bayar Pajak Membengkak
-
Tugas Sri Mulyani Usai Dapat Jabatan dari Bill Gates
-
Bikin Gonjang-ganjing Global, RI Bakal Pangkas Produksi Batu Bara ke 600 Juta Ton di 2026
-
Purbaya Heran Kapal Bantuan Bencana Sumatra Ditagih Bea Cukai Rp 30 Miliar
-
Purbaya Tambah Rp 3 Triliun Anggaran Satgas Jembatan: Kalau Enggak Beres, Keterlaluan
-
Produksi Meroket, Mentan Amran Bidik Serapan Gabah 2026 Tembus 4 Juta Ton
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis