Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini, Jumat (23/5/2025) melantik sejumlah pejabat teras Kementerian Keuangan dalam sebuah acara yang digelar secara tertutup.
Dari deretan nama yang diambil sumpahnya, tiga posisi Direktur Jenderal (Dirjen) kunci kini diisi oleh figur-figur yang bukan berasal dari lingkaran internal Kementerian Keuangan, sinyal kuat adanya perombakan besar di era pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.
Yang paling mencuri perhatian adalah penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai. Dua pos strategis yang menjadi tulang punggung penerimaan negara kini dipegang oleh wajah baru yang bukan berasal dari jalur karier tradisional Kemenkeu.
Dalam pidato pelantikannya, Sri Mulyani tak lupa memberikan pesan mendalam kepada para pejabat yang baru saja dilantik.
"Sebelum saya memulai sambutan saya ingin mengingatkan kembali bahwa saudara-saudara baru saja menyampaikan sumpah jabatan yang merupakan janji sakral dari saudara-saudara sekalian kepada sang khalik, sang pencipta, bukan kepada saya," ucap Sri Mulyani, menekankan beratnya amanah yang diemban.
Lebih lanjut, Sri Mulyani secara eksplisit menyebutkan peran Presiden Prabowo Subianto dalam penunjukan ini. "Saudara-saudara sekalian, 22 pejabat yang dipercaya oleh Presiden Prabowo pada hari ini telah dilantik di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah sebuah Kementerian yang memiliki mandat dan tanggung jawab yang begitu penting dan luas dalam pengelolaan negara Republik Indonesia sebagai nagara dana rakca, penjaga dan pengelola keuangan negara," tegasnya.
Sri Mulyani pun berharap besar agar para pejabat yang baru dilantik ini dapat membantu dan berkontribusi secara maksimal dalam memajukan negara demi kemakmuran rakyat yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa peran Kementerian Keuangan akan selalu menjadi sorotan tajam dari semua pemangku kepentingan.
"Peranan ini menempatkan Kementerian Keuangan terus-menerus akan menjadi Kementerian yang akan dilihat oleh semua stakeholder secara luar biasa detail karena tidak ada negara yang bisa maju memakmurkan rakyatnya mencapai cita-citanya tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik, yang akuntabel, yang transparan, yang kredibel dan berkelanjutan," pungkasnya.
Bimo Wijayanto bukanlah nama asing di lingkungan pemerintahan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai mantan Asisten Deputi Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Baca Juga: Sah! Sri Mulyani Lantik Bimo Wijayanto dan Djaka Budi Utama jadi Bos Pajak dan Bea Cukai
Saat ini, Bimo menjabat Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pengalamannya di bidang investasi dan koordinasi ekonomi diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.
Sementara itu, penunjukan Letnan Jenderal Djaka Budi Utama dari latar belakang militer sebagai Dirjen Bea Cukai menarik perhatian. Meskipun profil lengkapnya belum banyak diungkap, penunjukan ini mengindikasikan prioritas pada penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat di sektor kepabeanan dan cukai.
Letjen TNI Djaka Budhi Utama kini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024. Sebelum itu, dia sempat menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemenhan). Penunjukkan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI pada 14 Juni 2024.
Kopassus jebolan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990 ini juga pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tahun 2021-2023. Saat ini Letjen Djaka masih merupakan anggota TNI aktif dan masih bertugas.
Berikut adalah daftar lengkap pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik hari ini:
Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi
Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh
Direktur Jenderal Pajak: Bimo Wijayanto
Direktur Jenderal Anggaran: Luky Alfirman
Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Djaka Budhi Utama
Direktur Jenderal Kekayaan Negara: Rionald Silaban
Direktur Jenderal Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan: Askolani
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Crystallin
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu
Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
BPKH Buka Lowongan Kerja Asisten Manajer, Gajinya Capai Rp 10 Jutaan?
-
Menkeu Purbaya: Jangan Sampai, Saya Kasih Duit Malah Panik!
-
Purbaya Kasih Deadline Serap Anggaran MBG Oktober: Enggak Terpakai Saya Ambil Uangnya
-
BKPM Dorong Danantara Garap Proyek Carbon Capture and Storage
-
Mengenal Kalla Group: Warisan Ayah Jusuf Kalla yang Menjadi Raksasa Bisnis Keluarga dan Nasional
-
Uang Primer Tumbuh 18,6 Persen, Apa Penyebabnya?
-
IHSG Sempat Cetak Rekor Level Tertinggi 8.200, Ternyata Ini Sentimennya
-
Harga Mati! ESDM Tetap Sarankan Shell Cs Beli BBM Murni dari Pertamina Hingga Akhir Tahun
-
Apa Itu XAUUSD dan Pengaruhnya Terhadap Harga Emas
-
Kementerian BUMN Berubah Jadi BP BUMN, Gaji ASN dan PPPK Turun?