Hal ini akan dimitigasi oleh pemotongan belanja menyeluruh sebesar sekitar 1,3 persen PDB, yang akan mempertahankan defisit anggaran di bawah batas undang-undang sebesar 3 persen PDB.
Meskipun defisit anggaran meningkat, kebijakan fiskal akan netral pada tahun 2025, karena hanya sebagian dana yang ditransfer ke dana kekayaan negara baru akan diubah menjadi pengeluaran investasi publik baru pada tahun 2025.
Unruk itu, OECD menyarankan pencairan dana kekayaan negara baru dalam jangka pendek sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya akan mendukung pertumbuhan pada tahun 2025, yang tampaknya tepat di tengah meningkatnya ketidakpastian tentang prospek pertumbuhan.
Meningkatkan pendapatan pemerintah secara bertahap mulai tahun 2026 akan menempatkan utang publik - yang saat ini sekitar 40 persen dari PDB – pada jalur yang menurun.
Berita Terkait
-
7 Jenis Investasi yang Baik Saat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat
-
Selain Tarif AS, Ketua APINDO Jabar Bongkar Penghambat Investasi di Indonesia
-
Gempuran Tarif AS! CORE dan Suara.com Bahas Solusi untuk UMKM dan Industri Ekspor
-
BI Sebut Ekonomi Indonesia Enggak Jelek Banget, Ini Buktinya
-
1 Detik Setelah Prabowo Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini Dampak Besar yang Akan Terjadi
Terpopuler
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Liburan Lebaran ke Luar Negeri Kini Lebih Praktis Tanpa Perlu Repot Tukar Uang
Pilihan
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
-
Bongkar Identitas dan Wajah Eksekutor Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Polisi: Ini Bukan Hasil AI!
Terkini
-
Pemerintah Siapkan Tim Koordinasi Hadapi Investigasi Perjanjian Dagang RI-AS
-
Purbaya Salurkan Rp 4,39 Triliun ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Sumatra
-
Purbaya Mau Efisiensi Anggaran MBG: Tak Harus Rp 335 Triliun
-
IPC TPK Antisipasi Lonjakan Arus Peti Kemas saat Ramadan dan Lebaran
-
Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah, Kini 400 Ribu Unit per Tahun
-
Purbaya Pilih Efisiensi Ketimbang Defisit APBN Naik: Nanti Marah-marah Pemerintah Utang Terus
-
Ini Upaya Pertamina Hadapi Situasi Global dalam Upaya Jaga Ketersediaan Pasokan Energi
-
Ironi Lebaran, Larangan Operasional Truk Justru Buat Buruh Gudang Nganggur
-
Eni Kucurkan Rp 230 Triliun untuk Proyek Gas di Kalimantan Timur
-
Pendampingan dan Pelatihan Dongkrak Produktivitas Petani Sawit