Gempuran Tarif AS! CORE dan Suara.com Bahas Solusi untuk UMKM dan Industri Ekspor

Suara.com - CORE Indonesia berkolaborasi Suara.com menggelar diskusi publik dengan tema 'Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi'.

Diskusi publik ini digelar di Ballroom Amarthapura El Hotel Bandung, Selasa (20/5/2025) dihadiri perwakilan Pemda Jabar, UMKM Jabar dan Akademisi.

Selain itu, kegiatan ini menghadirkan narasumber Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal Ketua DPP APINDO Jabar, Ning Wahyu Astunik, Guru Besar Ekonomi Industri dan Perbankan UNPAD, Rina Indiastuti.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya dijadwalkan akan hadir dan menjadi dalam narasumber, namun karena ada agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, mengatakan ada beberapa pertimbangan kegiatan diskusi publik dengan tema 'Gempuran Tarif AS: Ekomoni Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi' digelar di Kota Bandung.

Menurutnya, Kota Bandung menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang terkena dampak dari penerapan tarif dagang oleh Presiden Amerika Serikan Donald Trump.

Indonesia sendiri memiliki ketergantungan yang cukup besar pada ekspor ke AS, penerapan tarif ini menekan ekspor Indonesia secara signifikan terutama untuk produk yang terkena tarif impor tinggi.

"Bandung termasuk yang terkena dampak yang luar biasa, karena dari sini industri tekstil kemudian alas kaki kemudian furnitur dan lain-lain merupakan industri yang ekspor ke Amerika yang sangat tertinggi dibanding dengan daerah lain," kata Suwarjono.

"Dan itu dampaknya saya kira akan sangat luar biasa dan itu jadi salah satu bahasan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan solusi ke depan bagaimana daerah-daerah tidak hanya melihat secara nasional tapi juga lokal, termasuk di Bandung menjadi bagian setidaknya menjadi fokus pemerintah kedepannya," jelasnya.

Baca Juga: BI Sebut Ekonomi Indonesia Enggak Jelek Banget, Ini Buktinya

Suwarjono berharap, pemerintah bisa konsisten membantu pengusaha dan UMKM dalam menghadapi penerapan tarif dagang oleh Donald Trump.

"Banyak harapan yang kita harapkan dari sepanjang pemerintahan bisa melakukan konsisten membantu pengusaha saya kira akan membantu kita semua," ujarnya.

"Dan saya kira juga ini tidak hanya dari industri di Bandung tapi di daerah lain saya pikir juga sama, ini yang membuat kami semua taman-taman di media punya konsen untuk membantu mensupport kebijakan pemerintah hingga ke teman-teman industri dan UMKM," ungkapnya.

Melalui kegiatan diskusi publik ini, diharapakan ada solusi untuk menghadapi gempuran tarif dagang oleh Donald Trump.

"Semoga acara hari ini memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder serta kita semua," harapnya.

Sementara itu, kegiatan dimulai sejak pukul 08.30 WIB dan berakhir pada pukul 13.30 WIB, peserta yang hadir terlihat antusias mengikuti diskusi publik ini.

Selain itu, beberapa pelaku UMKM juga menyampaikan beberapa pertanyaan terkait masalah yang dihadapinya dalam mengembangkan usahanya di tengah gempuran tarif AS.

Gempuran Tarif AS

Kebijakan tarif resiprokal yang digulirkan Amerika Serikat (AS) tidak hanya menjadi pukulan telak bagi kinerja ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam, namun juga memicu gelombang kejut yang mengancam stabilitas makroekonomi domestik secara keseluruhan.

Tekanan hebat kini membayangi fiskal negara, memaksa pemerintah untuk bersiap menghadapi tantangan yang semakin berat.

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan dampak kebijakan proteksionis AS berpotensi merambat ke berbagai lini perekonomian.

"Menurunnya volume ekspor dan kontraksi aktivitas manufaktur berpotensi langsung menggerogoti pundi-pundi penerimaan negara dari sektor pajak, mulai dari pajak ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pajak Penghasilan (PPh) badan," tulis Yusuf dalam Riset terbaru Core Indonesia betajuk "Manuver Strategis Indonesia Menghadapi Badai Tarif Resiprokal"

Di sisi lain, menurut Yusuf depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang tak terhindarkan akibat ketidakpastian global, akan mengerek beban pembayaran utang luar negeri pemerintah yang mayoritasnya berdenominasi dalam mata uang Paman Sam.

Kondisi ini semakin mempersempit ruang fiskal yang sudah tertekan.

Tak berhenti di situ, tekanan inflasi akibat mahalnya barang-barang impor juga menjadi momok tersendiri. Pemerintah diprediksi harus menggelontorkan anggaran lebih besar untuk belanja sosial dan subsidi demi menjaga daya beli masyarakat yang rentan terhadap guncangan harga.

Situasi dilematis ini memaksa pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran yang menyakitkan atau bahkan melebarkan defisit fiskal, sehingga ruang gerak untuk mendanai program pembangunan dan pemulihan ekonomi jangka menengah menjadi semakin terbatas.

Kontributor : Rahman