Suara.com - Peserta BPJS Ketenagakerjaan kini bisa mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Rp15 juta langsung melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), tanpa harus datang ke kantor.
Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Mei 2025 dan menjadi angin segar bagi pekerja yang ingin mengakses dana JHT mereka secara praktis dan cepat.
Aplikasi JMO merupakan platform resmi dari BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang untuk mempermudah berbagai layanan, mulai dari informasi program, pendaftaran, pelaporan, pengaduan, pengecekan saldo, hingga pengajuan klaim JHT secara digital.
JHT sendiri dapat diklaim oleh peserta yang telah berhenti bekerja, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau telah memasuki masa pensiun.
Dengan pembaruan layanan ini, peserta yang memiliki saldo JHT di bawah Rp15 juta cukup menggunakan aplikasi JMO di ponsel mereka untuk mengajukan klaim, tanpa harus antre atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah peningkatan batas klaim ini menjadi bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat pelayanan digital dan memberikan kemudahan akses bagi seluruh pekerja Indonesia.
Melalui inovasi ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh pekerja dapat merasakan manfaat perlindungan sosial secara maksimal dan benar-benar bisa Kerja Keras Bebas Cemas.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Halmahera Selatan, Amrullah, menyambut positif kemudahan baru ini, terutama bagi peserta di wilayahnya yang memiliki keterbatasan akses fisik ke kantor cabang.
“Cukup lewat aplikasi JMO, peserta Jamsostek dapat proses klaim dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Ini bentuk nyata transformasi layanan digital yang memudahkan peserta dari segala lapisan pekerjaan baik formal maupun informal,” kata Amrullah, Kamis (31/7/2025).
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan 2024: Jaminan Sosial Kuat di Tengah Tantangan Ekonomi
Kemudahan pencairan JHT melalui aplikasi JMO menjadi salah satu langkah yang memudahkan peserta dalam mengakses hak mereka, terutama bagi yang berada jauh dari kantor cabang.
Syarat Dokumen Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan
- Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- e-KTP atau KTP elektronik
- Kartu Keluarga (KK)
- Buku tabungan
- Surat keterangan berhenti bekerja, surat pengalaman kerja, surat perjanjian kerja, atau surat penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika punya.
Untuk pengajuan klaim JHT bagi usia pensiun, sama seperti pengajuan dari orang yang terkena PHK maupun mengundurkan diri. Hanya bedanya, dibutuhkan surat keterangan pensiun. Sedangkan dokumen yang dibutuhkan bagi WNA yang ingin meninggalkan wilayah NKRI adalah:
- Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- Paspor yang masih berlaku
- Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)
- Buku tabungan
- Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
- Surat keterangan berhenti bekerja atau surat kontrak kerja
- NPWP
Bagi WNI yang keluar dari Indonesia persyaratan dokumennya sama seperti pengajuan klaim untuk tenaga kerja yang mengundurkan diri atau di-PHK. Kemudian, pengajuan klaim JHT 10 persen, harus melampirkan surat keterangan masih aktif bekerja atau surat keterangan berhenti bekerja.
Cara Klaim JHT Online
Langkah pengajuan klaim JHT online adalah sebagai berikut:
- Lakukan registrasi
- Kemudian isi data pada halaman situs tersebut.
- Lalu, unggah semua persyaratan dokumen serta foto diri peserta dengan format JPG, JPEG, PNG, dan PDF dengan ukuran maksimal 6 mb.
- Dapatkan konfirmasi data pengajuan, lalu klik Simpan.
- Tunggu jadwal wawancara secara online yang akan dikirim melalui email yang didaftarkan.
- Petugas akan menghubungi dan melakukan verifikasi melalui sambungan video call.
- Dan peserta akan menerima saldo JHT di rekening yang telah terdaftar sebelumnya.
Proses transfer saldo JHT biasanya akan membutuhkan waktu normal 10 hari kerja. Layanan LAPAK ASIK (Layanan Tanpa Kontak Fisik) yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan program JHT memang sangat praktis.
(Antara)
Berita Terkait
-
BPJS Ketenagakerjaan 2024: Jaminan Sosial Kuat di Tengah Tantangan Ekonomi
-
BPJS Ketenagakerjaan - Primaya Hospital Group Optimalisasi Layanan Kecelakaan Seluruh Pesertanya
-
Cak Imin Ingatkan Perusahaan: Daftarkan Semua Pekerja ke BPJS!
-
Cak Imin: BPJS Ketenagakerjaan Incar Gen Z! Ada Apa?
-
Satu Dasawarsa Program Jaminan Pensiun: Perkuat Inklusivitas dan Keberlanjutan
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Pemerintah Umumkan Stimulus Transportasi Rp 1,54 T, Lengkap dari Pesawat hingga Kapal
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Di Tengah Mati Lampu Masal, Petinggi PLN Bisa Kantongi Gaji Ratusan Juta Setiap Bulan?
-
Pemerintah Kucurkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 26,34 T di Semester II 2026, Ini Rinciannya
-
Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Ilegal dan 228 Pedagang Kripto Bodong, Masyarakat Diminta Waspada