Suara.com - Bank Indonesia (BI) mengumumkan langkah strategis untuk memperluas kerja sama sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke Arab Saudi.
Inovasi ini secara spesifik ditujukan untuk memberikan kemudahan transaksi digital bagi jutaan jemaah haji dan umrah asal Indonesia saat berada di Tanah Suci.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengonfirmasi bahwa rencana ini akan memungkinkan jemaah untuk berbelanja dan melakukan pembayaran dengan mudah hanya dengan memindai QRIS.
Integrasi Langsung dengan Kartu Nusuk
Untuk merealisasikan rencana tersebut, BI akan mengintegrasikan sistem QRIS dan instrumen uang elektronik Indonesia dengan kartu Nusuk, yakni kartu identitas dan layanan resmi yang wajib dimiliki oleh jemaah selama menunaikan ibadah.
"InsyaAllah QRIS kita juga akan kita gunakan untuk para jemaah umroh dengan kartu Nusuk,” tutur Perry dalam pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025).
Langkah ini akan menghilangkan kebutuhan jemaah untuk menukar mata uang dalam jumlah besar, sehingga memberikan efisiensi dan keamanan transaksi.
Kepercayaan diri BI untuk melakukan ekspansi internasional ini didasari oleh adopsi QRIS yang luar biasa di dalam negeri.
Digitalisasi pembayaran ini menunjukkan tren yang sangat positif, dengan penetrasi yang masif hingga ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Baca Juga: BI Catat Penggunaan QRIS Meroket Tembus Rp 579 Triliun
"QRIS sudah digunakan 57 juta pengguna, 39,3 juta adalah UMKM. Membuktikan bahwa UMKM bisa digital bisa menembus pasar. Tidak hanya lokal tapi ekspor," jelas Perry.
Sebagai bukti konkret, data Bank Indonesia mencatat bahwa hingga semester I-2025, nilai transaksi QRIS telah mencapai Rp 579 triliun dari total 6,05 miliar transaksi.
Inovasi Berlanjut
Besarnya volume transaksi ini turut didorong oleh pengembangan berkelanjutan, salah satunya adalah inovasi QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) yang kini mulai merambah sektor transportasi.
QRIS TAP merupakan metode pembayaran berbasis teknologi Near Field Communication (NFC) yang dirancang untuk memberi alternatif cara pembayaran bagi kebutuhan transaksi massal yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal (CeMuMuAH) seperti di sektor transportasi.
Implementasi QRIS TAP juga menandai langkah integratif antara sistem pembayaran digital dan layanan transportasi publik untuk mendukung sektor pariwisata.
Inovasi ini menjadi bagian penting dari upaya transformasi digital nasional yang berorientasi pada pelayanan publik di sektor strategis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
IHSG Cetak Rekor Pekan Ini, Investor Asing Banjiri Pasar Modal Indonesia
-
Cara Hemat Rp 10 Juta dalam 3 Bulan untuk Persiapan Bonus Natal dan Tahun Baru!
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa