Namun, pembengkakan itu bisa ditangani dengan dalih bahwa kereta cepat adalah proyek jangka panjang. Pemerintah justru akan memperpanjang rute hingga ke Surabaya untuk memperbesar peluang pendapatan.
Meski demikian, kabar terbaru menyatakan proyek kereta cepat sampai Surabaya ini belum menjadi keputusan final.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan belum ada keputusan resmi dari pemerintah soal proyek tersebut. Sebab, proyek tersebut masih dalam kajian.
"Bahwa ada keinginan untuk memperpanjang, iya. Kita punya keinginan melanjutkan dari Bandung, kemudian dilanjutkan ke Surabaya," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Akan tetapi, Dudy memastikan, proyek kereta cepat itu tidak mengeluarkan sepeser pun dana negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Sempat Ditolak Eks Menteri Perhubungan Ignasius Jonan
Sebelum kerugian benar-benar terjadi, Eks Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pernah menolak proyek kereta cepat. Di samping prediksi pembengkakan biaya hingga Rp12,8 triliun yang berpotensi menumpuk utang, kereta cepat dianggap kurang sesuai untuk menempuh jarak Jakarta - Bandung.
Penolakan Jonan dilakukan pada 2014 - 2016 saat dia masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Saat itu Jonan yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama proyek justru tidak hadir dalam groundbreaking yang saat itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo.
Jonan kekeuh menolak kereta cepat karena kereta tersebut tak cocok dipakai di ruas Jakarta-Bandung yang hanya 150 km. Sementara itu, kereta tersebut memiliki kecepatan 300 km per jam.
Baca Juga: Gusti Bhre Dicopot dari Komisaris PT KAI, Bersih-bersih Orang Dekat Gibran Dimulai?
Jika di antara keduanya dibangun 5-8 stasiun dengan interval di masing-masing stasiun adalah delapan menit, maka kecepatan 300 km per jam itu tidak dapat digunakan secara maksimal.
Di tengah desakan untuk segera menghasilkan profit, kabar terbaru kereta cepat justru terhambat operasionalnya akibat gempa di Bekasi, Jawa Barat pada 20 Agustus 2025 lalu.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Berita Terkait
-
Kunto Aji Sebut Kerugian Whoosh Kanker dalam Badan, PT KAI Menanggung Beban Berat
-
Curhat Whoosh Jadi Bom Waktu di DPR, Dirut KAI Langsung Ditemui Bos Danantara
-
Nasim Khan DPR Usulkan Gerbong Kereta untuk Perokok, Ternyata KAI Sudah Sediakan Spot
-
Kereta Cepat Whoosh Kembali Jalan Normal Setelah Gempa Bekasi, Aman Nggak?
-
Gempa Bekasi, 8 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Dibatalkan
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi
-
Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC
-
Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar
-
Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal
-
Peran Influencer dalam Edukasi Aset Ekonomi Digital, Indodax Soroti Regulasi
-
Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?
-
Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama
-
Negosiasi AS - Iran Hari Ini Tentukan Harga Minyak Dunia, Bisa Tembus 100 Dolar per Barel
-
Pasokan Gas Jawa TimurJateng Stabil, BPH Migas Pastikan Energi Industri Aman dan Optimal
-
Isu Penggeledahan Kejati, Menteri Dody Tegaskan Transparansi APBN di Kementerian PU