- Tiga Lembaga menyuarakan kegelisahan mereka atas gelombang demonstrasi yang belakangan melanda berbagai daerah.
- Peneliti INDEF, Imaduddin Abdullah, menyampaikan bahwa inisiatif ini muncul dari keprihatinan mendalam atas kondisi sosial dan ekonomi terkini.
- Berdasarkan analisis para ekonom, setidaknya ada tiga isu krusial yang dinilai menjadi pemicu utama gelombang demonstrasi.
Suara.com - Tiga lembaga think tank ekonomi terkemuka, CORE Indonesia, INDEF, dan The Prakarsa, kompak menyuarakan kegelisahan mereka atas gelombang demonstrasi yang belakangan melanda berbagai daerah.
Melalui sebuah diskusi publik, mereka menegaskan bahwa aksi massa ini adalah cerminan dari kegagalan fundamental pemerintah dalam mengelola ekonomi secara berkeadilan.
Peneliti INDEF, Imaduddin Abdullah, menyampaikan bahwa inisiatif ini muncul dari keprihatinan mendalam atas kondisi sosial dan ekonomi terkini.
"Kami mencermati secara serius perkembangan sosial ekonomi politik dan kami menilai gelombang demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir adalah cerminan kegagalan fundamental dalam pengelolaan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia," kata Imaduddin dalam diskusi virtual, Senin (1/9/2025).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto dianggap lebih fokus pada isu stabilitas dan bahkan menyalahkan pihak asing, alih-alih menyoroti akar permasalahan. Menurut Imaduddin, hal ini menunjukkan pemerintah belum menyentuh inti dari persoalan.
"Oleh karena itu, kami lembaga think tank menilai bahwa mungkin kita perlu mendiskusikan beberapa isu krusial dan juga mencari jalan keluar agar Indonesia bisa lebih berkeadilan, maju, dan sejahtera," ujarnya.
Berdasarkan analisis para ekonom, setidaknya ada tiga isu krusial yang dinilai menjadi pemicu utama gelombang demonstrasi karena alokasi anggaran yang tidak merata dan kurangnya transparansi, yang memicu ketidakpercayaan publik, kesenjangan antara si kaya dan si miskin dinilai semakin parah, dan kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi masalah ini secara efektif dan perlindungan yang minim bagi pekerja di sektor informal, termasuk para pengemudi ojek online yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Maaf dari Trans7 Belum Cukup, Alumni Ponpes Lirboyo Ingin Bertemu PH Program Xpose Uncensored
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
Pilihan
-
Prabowo Mau Beli Jet Tempur China Senilai Rp148 Triliun, Purbaya Langsung ACC!
-
Menkeu Purbaya Mulai Tarik Pungutan Ekspor Biji Kakao 7,5 Persen
-
4 Rekomendasi HP 2 Jutaan Layar AMOLED yang Tetap Jelas di Bawah Terik Matahari
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
Terkini
-
SDUWHV Australia 2025 Resmi Dibuka, Gajinya Bisa Capai Rp 1 Miliar per Tahun?
-
Baru 2 Hari, Purbaya Terima 15.933 Keluhan Warga soal Kelakuan Pegawai Pajak Bea Cukai
-
Daftar Koleksi Lelang Milik Doni Salmanan, Ada Lamborghini Huracan Harga Murah!
-
Purbaya Murka Terima Laporan Warga, Pegawai Bea Cukai Nongkrong Starbucks Tiap Hari
-
Transmart dan Trans7 Apakah Satu Pemilik? Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Pertamina Hulu Sanga Sanga Targetkan Lifting Minyak 1 Juta Barel di Kalimantan
-
Dari Waswas Jadi Tenang: Penambang Minyak Rakyat Sumsel Rasakan Manfaat Aturan Baru ESDM
-
26 Ribu Sumur Rakyat Berada di Sumatera Selatan: Bahlil Jamin Harga Beli 80% ICP!
-
Menteri Maman Kena Sentil Menkeu Purbaya Gara-gara Hal Ini!
-
Nama Haji Isam Dirikan Bursa Kripto, Ini Kata OJK