Suara.com - Baca 10 detik
- Dalam RAPBN 2026 anggaran program BMG mencapai Rp335 triliun
- Alokasi ini setara 10 persen dari total belanja negara.
- Indef menilai program MBG ini berpotensi mengorbankan anggaran sektor penting lainnya, seperti pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan tajam. Pasalnya, anggaran program ini di RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp335 triliun, hampir 10 persen dari total belanja negara.
Jumlah fantastis ini, menurut ekonom senior Indef, Izzudin Al Farras, berpotensi mengorbankan anggaran sektor penting lainnya.
"Secara kasar, program MBG saja hampir memakan anggaran 10% dari RAPBN 2026," kata Izzudin dalam Diskusi Publik Indef secara virtual, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan, dampak ini tidak hanya terasa pada anggaran pendidikan, tetapi juga pada porsi anggaran kesehatan, koperasi desa, dan UMKM.
Izzudin menilai, besarnya dana yang digelontorkan pemerintah menimbulkan pertanyaan besar soal efektivitas program. Apalagi, selama delapan bulan pelaksanaan awal, program ini sudah diwarnai berbagai masalah, mulai dari kasus keracunan massal hingga pengawasan tata kelola yang lemah.
"Penting bagi Pemerintah melaksanakan program MBG secara bertahap, sehingga dapat memudahkan proses monitoring dan evaluasi program secara berkala," ujarnya.
INDEF menganggap pelaksanaan program ini terburu-buru dan tidak realistis jika langsung diterapkan dalam skala nasional. Jika dipaksakan, risiko kebocoran anggaran dan kegagalan implementasi akan semakin besar.
Untuk menghindari tekanan fiskal dan risiko kegagalan, INDEF menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang skema yang dipilih. Izzudin merekomendasikan agar pemerintah mencontoh model yang lebih efektif dan berbiaya rendah seperti yang diterapkan di Brasil.
Baca Juga: Indef Desak Prabowo Setop MBG, Soroti Anggaran Jumbo & Ribuan Kasus Keracunan
"Ini sudah ada best practice-nya," kata Izzudin. Ia menambahkan, pelaksanaan program secara bertahap di sejumlah daerah terlebih dahulu akan memudahkan evaluasi dan mengurangi beban anggaran.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Realisasi PNBP Tembus Rp 444,9 Triliun per November 2025, Anjlok 14,8%
-
Kemenkeu Ungkap Lebih dari 1 Miliar Batang Rokok Ilegal Beredar di Indonesia
-
Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Lokasi Bencana Kab Aceh Tamiang Salurkan Bantuan
-
PLN Sebut Listrik di Aceh Kembali Normal, Akses Rumah Warga Mulai Disalurkan
-
Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp 269,4 Triliun per November 2025, Naik 4,5%
-
BUMI Borong Saham Australia, Ini Alasan di Balik Akuisisi Jubilee Metals
-
Kemenkeu Klaim Penerimaan Pajak Membaik di November 2025, Negara Kantongi Rp 1.634 Triliun
-
BRI Peduli Siapkan Posko Tanggap Darurat di Sejumlah Titik Bencana Sumatra
-
Kapitalisasi Kripto Global Capai 3 Triliun Dolar AS, Bitcoin Uji Level Kunci
-
Kenaikan Harga Perak Mingguan Lampaui Emas, Jadi Primadona Baru di Akhir 2025