Suara.com - Baca 10 detik
- Dalam RAPBN 2026 anggaran program BMG mencapai Rp335 triliun
- Alokasi ini setara 10 persen dari total belanja negara.
- Indef menilai program MBG ini berpotensi mengorbankan anggaran sektor penting lainnya, seperti pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan tajam. Pasalnya, anggaran program ini di RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp335 triliun, hampir 10 persen dari total belanja negara.
Jumlah fantastis ini, menurut ekonom senior Indef, Izzudin Al Farras, berpotensi mengorbankan anggaran sektor penting lainnya.
"Secara kasar, program MBG saja hampir memakan anggaran 10% dari RAPBN 2026," kata Izzudin dalam Diskusi Publik Indef secara virtual, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan, dampak ini tidak hanya terasa pada anggaran pendidikan, tetapi juga pada porsi anggaran kesehatan, koperasi desa, dan UMKM.
Izzudin menilai, besarnya dana yang digelontorkan pemerintah menimbulkan pertanyaan besar soal efektivitas program. Apalagi, selama delapan bulan pelaksanaan awal, program ini sudah diwarnai berbagai masalah, mulai dari kasus keracunan massal hingga pengawasan tata kelola yang lemah.
"Penting bagi Pemerintah melaksanakan program MBG secara bertahap, sehingga dapat memudahkan proses monitoring dan evaluasi program secara berkala," ujarnya.
INDEF menganggap pelaksanaan program ini terburu-buru dan tidak realistis jika langsung diterapkan dalam skala nasional. Jika dipaksakan, risiko kebocoran anggaran dan kegagalan implementasi akan semakin besar.
Untuk menghindari tekanan fiskal dan risiko kegagalan, INDEF menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang skema yang dipilih. Izzudin merekomendasikan agar pemerintah mencontoh model yang lebih efektif dan berbiaya rendah seperti yang diterapkan di Brasil.
Baca Juga: Indef Desak Prabowo Setop MBG, Soroti Anggaran Jumbo & Ribuan Kasus Keracunan
"Ini sudah ada best practice-nya," kata Izzudin. Ia menambahkan, pelaksanaan program secara bertahap di sejumlah daerah terlebih dahulu akan memudahkan evaluasi dan mengurangi beban anggaran.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Here We Go! Peter Bosz: Saya Mau Jadi Pelatih Timnas yang Pernah Dilatih Kluivert
- Daftar HP Xiaomi yang Terima Update HyperOS 3 di Oktober 2025, Lengkap Redmi dan POCO
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
Pilihan
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
Terkini
-
Pertamina Mau Genjot Penggunaan SAF dari Minyak Jelantah
-
Aliran Modal Asing yang Minggat dari Indonesia Tembus Rp 16,61 Triliun
-
Satu Tahun Kinerja Prabowo - Gibran, Rupiah Perkasa Lawan Dolar AS
-
IHSG Bangkit Pada Awal Perdagangan Senin, Berikut Saham-saham yang Cuan
-
Kenaikan Biodiesel B50 Bakal Menekan Harga Sawit Petani
-
Gubernur Bank Indonesia Waswas Ekonomi Global Masih Bergejolak
-
OJK Minta Pinjol Tolak Cairkan Uang yang Digunakan Judol
-
Emas Antam Ambles Rp 13.000, Cek Harga Terbarunya Hari Ini
-
KPR BSI Tembus Rp1 Triliun Per Bulan, Gen Z dan Minenial Doyan Beli Rumah
-
OJK Sebut Bank Tetap Bisa Berikan Kredit Meski SLIK Macet, Tapi...