Suara.com - Baca 10 detik
- Dalam RAPBN 2026 anggaran program BMG mencapai Rp335 triliun
- Alokasi ini setara 10 persen dari total belanja negara.
- Indef menilai program MBG ini berpotensi mengorbankan anggaran sektor penting lainnya, seperti pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan tajam. Pasalnya, anggaran program ini di RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp335 triliun, hampir 10 persen dari total belanja negara.
Jumlah fantastis ini, menurut ekonom senior Indef, Izzudin Al Farras, berpotensi mengorbankan anggaran sektor penting lainnya.
"Secara kasar, program MBG saja hampir memakan anggaran 10% dari RAPBN 2026," kata Izzudin dalam Diskusi Publik Indef secara virtual, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan, dampak ini tidak hanya terasa pada anggaran pendidikan, tetapi juga pada porsi anggaran kesehatan, koperasi desa, dan UMKM.
Izzudin menilai, besarnya dana yang digelontorkan pemerintah menimbulkan pertanyaan besar soal efektivitas program. Apalagi, selama delapan bulan pelaksanaan awal, program ini sudah diwarnai berbagai masalah, mulai dari kasus keracunan massal hingga pengawasan tata kelola yang lemah.
"Penting bagi Pemerintah melaksanakan program MBG secara bertahap, sehingga dapat memudahkan proses monitoring dan evaluasi program secara berkala," ujarnya.
INDEF menganggap pelaksanaan program ini terburu-buru dan tidak realistis jika langsung diterapkan dalam skala nasional. Jika dipaksakan, risiko kebocoran anggaran dan kegagalan implementasi akan semakin besar.
Untuk menghindari tekanan fiskal dan risiko kegagalan, INDEF menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang skema yang dipilih. Izzudin merekomendasikan agar pemerintah mencontoh model yang lebih efektif dan berbiaya rendah seperti yang diterapkan di Brasil.
Baca Juga: Indef Desak Prabowo Setop MBG, Soroti Anggaran Jumbo & Ribuan Kasus Keracunan
"Ini sudah ada best practice-nya," kata Izzudin. Ia menambahkan, pelaksanaan program secara bertahap di sejumlah daerah terlebih dahulu akan memudahkan evaluasi dan mengurangi beban anggaran.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
Terkini
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Timur Tengah Hadapi Kiamat Kecil Jika Iran Serang Instalasi Desalinasi Negara-negara Arab
-
Anggaran Dana Pensiun DPR-Pejabat Diusulkan untuk Guru Honorer hingga Nakes
-
Perhatian Pemudik! Rest Area KM 52B Bisa Ditutup Sewaktu-waktu Saat Arus Balik
-
Purbaya Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI 5,7% di Q1 2026 Meski Ada Perang AS vs Iran
-
Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 5,6 Persen Berkat Mudik Lebaran 2026
-
285 Ribu Kendaraan Bakal Padati Jalan Tol Trans Jawa pada 24 Maret
-
LPEI Ungkap Risiko Konflik Timur Tengah ke Kinerja Ekspor Indonesia Masih Terbatas
-
Harga Minyak Dunia Bisa Tembus 120 Dolar AS per Barel Sepanjang 2026, Naik 2 Kali Lipat
-
Kendaraan Arus Balik Mulai Ramai, Rest Area di Tol Semarang Terapkan Pola Buka-Tutup