Suara.com - Baca 10 detik
- Dalam RAPBN 2026 anggaran program BMG mencapai Rp335 triliun
- Alokasi ini setara 10 persen dari total belanja negara.
- Indef menilai program MBG ini berpotensi mengorbankan anggaran sektor penting lainnya, seperti pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan tajam. Pasalnya, anggaran program ini di RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp335 triliun, hampir 10 persen dari total belanja negara.
Jumlah fantastis ini, menurut ekonom senior Indef, Izzudin Al Farras, berpotensi mengorbankan anggaran sektor penting lainnya.
"Secara kasar, program MBG saja hampir memakan anggaran 10% dari RAPBN 2026," kata Izzudin dalam Diskusi Publik Indef secara virtual, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan, dampak ini tidak hanya terasa pada anggaran pendidikan, tetapi juga pada porsi anggaran kesehatan, koperasi desa, dan UMKM.
Izzudin menilai, besarnya dana yang digelontorkan pemerintah menimbulkan pertanyaan besar soal efektivitas program. Apalagi, selama delapan bulan pelaksanaan awal, program ini sudah diwarnai berbagai masalah, mulai dari kasus keracunan massal hingga pengawasan tata kelola yang lemah.
"Penting bagi Pemerintah melaksanakan program MBG secara bertahap, sehingga dapat memudahkan proses monitoring dan evaluasi program secara berkala," ujarnya.
INDEF menganggap pelaksanaan program ini terburu-buru dan tidak realistis jika langsung diterapkan dalam skala nasional. Jika dipaksakan, risiko kebocoran anggaran dan kegagalan implementasi akan semakin besar.
Untuk menghindari tekanan fiskal dan risiko kegagalan, INDEF menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang skema yang dipilih. Izzudin merekomendasikan agar pemerintah mencontoh model yang lebih efektif dan berbiaya rendah seperti yang diterapkan di Brasil.
Baca Juga: Indef Desak Prabowo Setop MBG, Soroti Anggaran Jumbo & Ribuan Kasus Keracunan
"Ini sudah ada best practice-nya," kata Izzudin. Ia menambahkan, pelaksanaan program secara bertahap di sejumlah daerah terlebih dahulu akan memudahkan evaluasi dan mengurangi beban anggaran.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Moody's Turunkan Outlook Peringkat Indonesia ke Negatif
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR
-
Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T
-
Kecelakaan Maut di IUP Bukit Asam, Kementerian ESDM Terjunkan Tim Investigasi
-
Sempitnya Peluang Ekonomi RI, Saat Gelar Sarjana 'Keok' oleh Lulusan SD
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Cuma 5,11 Persen, Purbaya Akui Tak Sesuai Janji
-
Juda Agung Bocorkan Tugas dari Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu Baru Pendamping Purbaya
-
Latar Belakang Juda Agung: Wamenkeu Baru Pernah Jabat Direktur IMF
-
7 Rekomendasi Dompet Digital Terbaik untuk Transaksi dari Luar Negeri
-
Dear Pak Prabowo! 23 Juta Rakyat RI Hidup Miskin, Mayoritas di Pulau Jawa