Suara.com - Baca 10 detik
- Dalam RAPBN 2026 anggaran program BMG mencapai Rp335 triliun
- Alokasi ini setara 10 persen dari total belanja negara.
- Indef menilai program MBG ini berpotensi mengorbankan anggaran sektor penting lainnya, seperti pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan tajam. Pasalnya, anggaran program ini di RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp335 triliun, hampir 10 persen dari total belanja negara.
Jumlah fantastis ini, menurut ekonom senior Indef, Izzudin Al Farras, berpotensi mengorbankan anggaran sektor penting lainnya.
"Secara kasar, program MBG saja hampir memakan anggaran 10% dari RAPBN 2026," kata Izzudin dalam Diskusi Publik Indef secara virtual, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan, dampak ini tidak hanya terasa pada anggaran pendidikan, tetapi juga pada porsi anggaran kesehatan, koperasi desa, dan UMKM.
Izzudin menilai, besarnya dana yang digelontorkan pemerintah menimbulkan pertanyaan besar soal efektivitas program. Apalagi, selama delapan bulan pelaksanaan awal, program ini sudah diwarnai berbagai masalah, mulai dari kasus keracunan massal hingga pengawasan tata kelola yang lemah.
"Penting bagi Pemerintah melaksanakan program MBG secara bertahap, sehingga dapat memudahkan proses monitoring dan evaluasi program secara berkala," ujarnya.
INDEF menganggap pelaksanaan program ini terburu-buru dan tidak realistis jika langsung diterapkan dalam skala nasional. Jika dipaksakan, risiko kebocoran anggaran dan kegagalan implementasi akan semakin besar.
Untuk menghindari tekanan fiskal dan risiko kegagalan, INDEF menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang skema yang dipilih. Izzudin merekomendasikan agar pemerintah mencontoh model yang lebih efektif dan berbiaya rendah seperti yang diterapkan di Brasil.
Baca Juga: Indef Desak Prabowo Setop MBG, Soroti Anggaran Jumbo & Ribuan Kasus Keracunan
"Ini sudah ada best practice-nya," kata Izzudin. Ia menambahkan, pelaksanaan program secara bertahap di sejumlah daerah terlebih dahulu akan memudahkan evaluasi dan mengurangi beban anggaran.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri