- Menambah kuota impor BBM bukanlah solusi. Langkah itu justru berpotensi merusak neraca perdagangan dan membuat nilai tukar rupiah tertekan.
- Pemerintah sebetulnya telah memberi tambahan kuota impor BBM sebesar 10% untuk SPBU swasta.
- Dalam pandangan Imron, persaingan di sektor hilir migas justru menguntungkan konsumen. Semua SPBU, termasuk Pertamina, kini harus terus meningkatkan pelayanan.
Suara.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU swasta menjadi sorotan. Namun, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Profesor Imron Mawardi, memberikan peringatan keras.
Menurutnya, menambah kuota impor BBM bukanlah solusi. Langkah itu justru berpotensi merusak neraca perdagangan dan membuat nilai tukar rupiah tertekan.
"Tidak bagus untuk perekonomian kita. Karena menguras devisa, akan mengganggu nilai tukar rupiah," kata Imron, Kamis (18/9/2025).
Imron menjelaskan bahwa pemerintah sebetulnya telah memberi tambahan kuota impor BBM sebesar 10% untuk SPBU swasta. Ia menduga, masalah kelangkaan ini lebih disebabkan oleh kurangnya perencanaan dari pihak SPBU swasta itu sendiri.
"Ke depan supaya tidak ada kelangkaan di SPBU swasta seperti ini, harus membuat proyeksi yang lebih tepat," jelasnya.
Imron juga menepis narasi monopoli yang berkembang, yang menyebut kelangkaan ini akibat Pertamina menguasai pasar. Ia menegaskan, saat ini tidak ada lagi monopoli. Pemerintah sudah membuka keran bagi swasta untuk berpartisipasi di sektor hulu maupun hilir migas.
"Begitulah persaingan bisnis karena memang dibebaskan baik di hulu maupun di hilirnya, tidak lagi dimonopoli Pertamina seperti dahulu," ujarnya.
Dalam pandangan Imron, persaingan di sektor hilir migas justru menguntungkan konsumen. Semua SPBU, termasuk Pertamina, kini harus terus meningkatkan pelayanan. Persaingan sehat ini akan mendorong kualitas layanan yang lebih baik.
"Konsumen yang akan diuntungkan. Karena konsumen bisa mendapat pelayanan yang lebih baik karena adanya kompetisi tersebut," pungkasnya.
Baca Juga: Di Balik Papan 'Bensin Habis' Ada Kabar Getir Pegawai SPBU Swasta yang Takut Dirumahkan
Pernyataan ini sejalan dengan sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya juga menolak memberikan tambahan kuota impor. Bahlil menegaskan, kuota impor untuk SPBU swasta di tahun 2025 sudah dinaikkan hingga 110% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, solusi masalah ini ada di tangan SPBU swasta sendiri, yaitu dengan membuat perencanaan yang lebih matang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi
-
Negara Hadir Lewat Koperasi: SPBUN Nelayan Tukak Sadai Resmi Dibangun
-
Kemenkop dan LPDB Koperasi Perkuat 300 Talenta PMO Kopdes Merah Putih
-
Kantor Cabang Bank QNB Berguguran, OJK Ungkap Kondisi Karyawan yang Kena PHK
-
Sepekan, Aliran Modal Asing ke Indonesia Masuk Tembus Rp240 Miliar