- Menambah kuota impor BBM bukanlah solusi. Langkah itu justru berpotensi merusak neraca perdagangan dan membuat nilai tukar rupiah tertekan.
- Pemerintah sebetulnya telah memberi tambahan kuota impor BBM sebesar 10% untuk SPBU swasta.
- Dalam pandangan Imron, persaingan di sektor hilir migas justru menguntungkan konsumen. Semua SPBU, termasuk Pertamina, kini harus terus meningkatkan pelayanan.
Suara.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU swasta menjadi sorotan. Namun, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Profesor Imron Mawardi, memberikan peringatan keras.
Menurutnya, menambah kuota impor BBM bukanlah solusi. Langkah itu justru berpotensi merusak neraca perdagangan dan membuat nilai tukar rupiah tertekan.
"Tidak bagus untuk perekonomian kita. Karena menguras devisa, akan mengganggu nilai tukar rupiah," kata Imron, Kamis (18/9/2025).
Imron menjelaskan bahwa pemerintah sebetulnya telah memberi tambahan kuota impor BBM sebesar 10% untuk SPBU swasta. Ia menduga, masalah kelangkaan ini lebih disebabkan oleh kurangnya perencanaan dari pihak SPBU swasta itu sendiri.
"Ke depan supaya tidak ada kelangkaan di SPBU swasta seperti ini, harus membuat proyeksi yang lebih tepat," jelasnya.
Imron juga menepis narasi monopoli yang berkembang, yang menyebut kelangkaan ini akibat Pertamina menguasai pasar. Ia menegaskan, saat ini tidak ada lagi monopoli. Pemerintah sudah membuka keran bagi swasta untuk berpartisipasi di sektor hulu maupun hilir migas.
"Begitulah persaingan bisnis karena memang dibebaskan baik di hulu maupun di hilirnya, tidak lagi dimonopoli Pertamina seperti dahulu," ujarnya.
Dalam pandangan Imron, persaingan di sektor hilir migas justru menguntungkan konsumen. Semua SPBU, termasuk Pertamina, kini harus terus meningkatkan pelayanan. Persaingan sehat ini akan mendorong kualitas layanan yang lebih baik.
"Konsumen yang akan diuntungkan. Karena konsumen bisa mendapat pelayanan yang lebih baik karena adanya kompetisi tersebut," pungkasnya.
Baca Juga: Di Balik Papan 'Bensin Habis' Ada Kabar Getir Pegawai SPBU Swasta yang Takut Dirumahkan
Pernyataan ini sejalan dengan sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya juga menolak memberikan tambahan kuota impor. Bahlil menegaskan, kuota impor untuk SPBU swasta di tahun 2025 sudah dinaikkan hingga 110% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, solusi masalah ini ada di tangan SPBU swasta sendiri, yaitu dengan membuat perencanaan yang lebih matang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Kenapa Proyek Jalan Trans Halmahera Disebut Hanya Untungkan Korporasi Tambang?
-
Bertemu Wapres Gibran, Komite Otsus Papua Minta Tambahan Anggaran Hingga Dana BLT Langsung ke Rakyat
-
Sambut Bryan Adams Live in Jakarta 2026, BRI Sediakan Tiket Eksklusif Lewat BRImo
-
Proyek Waste to Energy Jangan Hanya Akal-akalan dan Timbulkan Masalah Baru
-
Geger Fraud Rp30 Miliar di Maybank Hingga Nasabah Meninggal Dunia, OJK: Kejadian Serius!
-
Laba PT Timah Anjlok 33 Persen di Kuartal III 2025
-
Kala Purbaya Ingin Rakyat Kaya
-
Didesak Pensiun, Ini Daftar 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia
-
IHSG Berakhir Merosot Dipicu Aksi Jual Bersih Asing
-
Riset: Penundaan Suntik Mati PLTU Justru Bahayakan 156 Ribu Jiwa dan Rugikan Negara Rp 1,822 T