- Menambah kuota impor BBM bukanlah solusi. Langkah itu justru berpotensi merusak neraca perdagangan dan membuat nilai tukar rupiah tertekan.
- Pemerintah sebetulnya telah memberi tambahan kuota impor BBM sebesar 10% untuk SPBU swasta.
- Dalam pandangan Imron, persaingan di sektor hilir migas justru menguntungkan konsumen. Semua SPBU, termasuk Pertamina, kini harus terus meningkatkan pelayanan.
Suara.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU swasta menjadi sorotan. Namun, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Profesor Imron Mawardi, memberikan peringatan keras.
Menurutnya, menambah kuota impor BBM bukanlah solusi. Langkah itu justru berpotensi merusak neraca perdagangan dan membuat nilai tukar rupiah tertekan.
"Tidak bagus untuk perekonomian kita. Karena menguras devisa, akan mengganggu nilai tukar rupiah," kata Imron, Kamis (18/9/2025).
Imron menjelaskan bahwa pemerintah sebetulnya telah memberi tambahan kuota impor BBM sebesar 10% untuk SPBU swasta. Ia menduga, masalah kelangkaan ini lebih disebabkan oleh kurangnya perencanaan dari pihak SPBU swasta itu sendiri.
"Ke depan supaya tidak ada kelangkaan di SPBU swasta seperti ini, harus membuat proyeksi yang lebih tepat," jelasnya.
Imron juga menepis narasi monopoli yang berkembang, yang menyebut kelangkaan ini akibat Pertamina menguasai pasar. Ia menegaskan, saat ini tidak ada lagi monopoli. Pemerintah sudah membuka keran bagi swasta untuk berpartisipasi di sektor hulu maupun hilir migas.
"Begitulah persaingan bisnis karena memang dibebaskan baik di hulu maupun di hilirnya, tidak lagi dimonopoli Pertamina seperti dahulu," ujarnya.
Dalam pandangan Imron, persaingan di sektor hilir migas justru menguntungkan konsumen. Semua SPBU, termasuk Pertamina, kini harus terus meningkatkan pelayanan. Persaingan sehat ini akan mendorong kualitas layanan yang lebih baik.
"Konsumen yang akan diuntungkan. Karena konsumen bisa mendapat pelayanan yang lebih baik karena adanya kompetisi tersebut," pungkasnya.
Baca Juga: Di Balik Papan 'Bensin Habis' Ada Kabar Getir Pegawai SPBU Swasta yang Takut Dirumahkan
Pernyataan ini sejalan dengan sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya juga menolak memberikan tambahan kuota impor. Bahlil menegaskan, kuota impor untuk SPBU swasta di tahun 2025 sudah dinaikkan hingga 110% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, solusi masalah ini ada di tangan SPBU swasta sendiri, yaitu dengan membuat perencanaan yang lebih matang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN
-
Pekan Kreatif Nusantara 2026, LPDB Koperasi Ajak Daerah Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi
-
Bukan Cuma Cegah Abrasi, Inilah Manfaat Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekonomi Pesisir
-
Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar
-
Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang
-
UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI
-
Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang
-
Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan
-
Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond