LMS 2025: Infrastruktur Bendungan dan Pengadaan Pangan Jadi Dua Sisi Mata Uang Tak Terpisahkan

Suara.com - Bak dua sisi keping mata uang, infrastruktur bendungan dan pengadaan pangan adalah hal tidak terpisahkan. Demikian dipaparkan dalam Local Media Summit (LMS) yang digelar Suara.com bersama International Media Support (IMS). Sebuah wadah berdiskusi dan berjejaring bagi pengelola media lokal dan skala kecil se-Indonesia, juga media berbasis platform (medsos), bersama stakeholder dari platform internet, agensi periklanan, lembaga donor, penyedia teknologi, juga pemerintah dan swasta.

Berlangsung di Ballroom Hotel JW Marriott, Jakarta, dengan tema “Digital Media Sustainability for a Healthy Information Ecosystem”, LMS telah dihelat empat kali, yaitu 2022, 2023, 2024, dan terbaru 2025.

Dalam topik “Sustainable Infrastructure for National Resilience and The Role of Local Media”, hadir sebagai pembicara adalah Dr. Drs. Yayat Supriyatna, MSP (Akademisi & Pengamat Tata Kota), serta Nirwono Joga, Pengamat Tata Kota.
Yayat Supriyatna mengantar topik dengan menilik negara tetangga kita, Singapura. Utamanya soal transportasi umum. Bahwa infrastruktur adalah pembentuk dan penopang, yang mampu membentuk nilai-nilai baru.

“Di negara kita sendiri, pangan menjadi isu yang sangat seksi di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Sehebat apapun teknologi, bila kebutuhan makan tidak dicukupi maka akan menjadi isu besar. Ancaman pangan akan menimbulkan isu besar. Seperti perang Rusia dan Ukraina yang memunculkan isu ketersediaan gandum,” jelas Yayat Supriyatna.

“Infrastruktur menjadi isu penting dan berhubungan langsung dengan kedaulatan pangan. Kita tidak bisa berhasil bila tidak didukung dengan sistem pengairan yang baik untuk pengadaan makanan pokok,” jelasnya.

Di sisi lain, hampir 60 persen penduduk Indonesia hidup di Jawa. Terjadi alih fungsi tanah, terjadi tekanan akan pengadaan lahan sekaligus tantangan untuk mengantisipasi.
“Caranya adalah mengadakan bendungan, irigasi, dan saluran pendukungnya,” tukas Yayat Supriyatna.

Dalam hal ini diperlukan peran BUMN utamanya yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Pembangunan infrastruktur air dan pendukungnya mesti terus dilakukan.
"Misalnya seperti yang dilakukan Waskita Karya, perusahaan konstruksi milik negara ini banyak membangun bendungan untuk mendukung irigasi, juga mengatasi banjir yang bisa dikendalikan, juga berperan sebagai pembangkit listrik. Atau dengan kata lain bendungan sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Inilah yang menjadikan infrastruktur bendungan dan pengadaan pangan adalah hal tidak terpisahkan. Atau bak dua sisi keping mata uang.

Selanjutnya, Nirwono Joga, Pengamat Tata Kota menyampaikan pentingnya peran bendungan bagi kemandirian pangan nasional di negara kita.

“Hal ini menjelaskan bagaimana program infrastruktur strategis nasional seperti bendungan dan irigasi—yang sejalan dengan Visi 2, 3, dan 6 dari Asta Cita kabinet Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan menjadi kebijakan teknis di tingkat provinsi dan kabupaten untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ungkapnya.

Baca Juga: Waskita Karya Kembali Masuk Top 50 Emiten dalam The 16th IICD CG Award 2025

Disebutkan bahwa hadirin yang terdiri dari para jurnalis lokal sampai nasional bisa menerapkan sederet poin penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang air, pangan, dan energi, serta infrastruktur yang bisa digunakan sebagai narasi untuk menjembatani implementasi dalam program nasional. Yaitu Implementasi Visi Nasional di Tingkat Regional.

“Contohnya adalah bendungan, dan jaringan irigasi. Perlu dukungan dari provinsi sampai ke daerah, supaya tidak terputus,” ujar Nirwono Joga.

Disebutkannya sejumlah BUMN termasuk Waskita Karya telah melakukan pembangunan, antara lain membangun bendungan yang menjadi andalan bagi masyarakat sekitar. Seperti Bendungan Rukoh (Aceh), Bendungan Jlantah (Karanganyar, Jawa Tengah), Bendungan Jragung (Semarang, Jawa Tengah), Bendungan Temef (Nusa Tenggara Timur), dan Bendungan Raknamo (Nusa Tenggara Timur).

"Kita mendorong BUMN Konstruksi seperti Waskita Karya untuk berperan lebih penting lagi dalam pembangunan infrastrukturnya. Contohnya bendungan. Mari kita melihat jumlahnya, berdasar data resmi PU baru 75 bangunan. Selama lima tahun ke depan pun baru menambah paling banter, kalau pun lancar 16-20, artinya tidak lebih dari 100-an," rincinya.

Menurutnya, pembuatan bendungan sudah banyak, namun bila berkaca ke negara-negara lain, semisal Jepang, jumlahnya di atas angka 6.000. Kemudian Seoul di angka 3.000-an. Sedangkan Tiongkok jumlah mencapai 98.000 bendungan.

“Artinya Indonesia masih tertinggal untuk kebutuhan bendungan. Di sinilah peranan dari BUMN, termasuk Waskita Karya, agar lebih banyak lagi berkontribusi membangun bendungan-bendungan di berbagai wilayah Indonesia,” tandas Nirwono Joga.