Perintah Habis Magrib Prabowo: Dasco Dilarang Absen, UMP 2026 Jadi Pertaruhan

Suara.com - Wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, persoalan upah minimum provinsi atau UMP untuk buruh tahun 2026, akan ditetapkan pemerintah dengan bersandar pada prinsip berkeadilan.

Penegasan itu disampaikan Dasco ketika hadir secara mengejutkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang digelar di Hotel Mercure, Jakarta, pada Kamis (4/12) pekan ini.

Dasco, dikutip hari Sabtu (6/12/2025), mengakui kedatangannya itu bukan sekadar seremonial, tapi diutus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan, perintah itu menunjukkan betapa krusialnya posisi serikat pekerja dalam agenda pemerintahan saat ini, terutama di tengah pembahasan isu-isu ekonomi strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Saya dapat perintah mendadak dari presiden. Habis Magrib perintah itu datang. Katanya, kalau keluar kota bisa diwakilkan, justru menghadiri acara buruh jangan diwakili," kata Dasco.

Sinyal Positif Kenaikan Upah Minimum

Isu yang paling dinanti oleh jutaan pekerja di Indonesia, yakni UMP tahun 2026, menjadi topik utama dalam pertemuan tersebut.

Di hadapan para pimpinan buruh, Dasco menyampaikan pesan yang memberikan angin segar terkait mekanisme penetapan upah yang seringkali berjalan alot setiap akhir tahun.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan buruh.

Baca Juga: Dasco Bocorkan Pesan Presiden Prabowo: Soal UMP 2026, Serahkan pada Saya

Pernyataan Dasco mengindikasikan presiden akan mengambil peran aktif dalam negosiasi upah, serupa dengan pola yang terjadi pada tahun sebelumnya di mana keputusan akhir berpihak pada keseimbangan yang bisa diterima pekerja.

“Presiden bilang, soal upah serahkan kepada saya. Nanti saya rundingkan seperti tahun lalu,” kata Dasco.

Pernyataan lugas tersebut sontak disambut tepuk tangan riuh dari peserta Rapimnas yang hadir.

Bagi kalangan pekerja, intervensi langsung dari kepala negara seringkali menjadi kunci dalam memecahkan kebuntuan negosiasi di Dewan Pengupahan.

Dasco pun mengingatkan kembali rekam jejak keberpihakan Prabowo Subianto yang dinilai pro-buruh dalam menyelesaikan polemik angka kenaikan upah di masa lalu, di mana Presiden berani mengambil keputusan berbeda dari rekomendasi kementerian teknis demi kesejahteraan pekerja.

“Keberpihakan kepada buruh pasti. Kita ingat, Menaker mintanya sekian, tapi Presiden menyampaikan angka berbeda yang akhirnya diterima bersama,” ujarnya.