Bos Danantara Buka Suara Kapan BUMN Tekstil Dibentuk

Suara.com - Kepala Danantara, Rosan Roeslani belum bisa memastikan usulan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor tekstil dalam waktu dekat. Menurutnya, kebijakan yang akan dibuat dengan anggaran USD 6 miliar untuk menyelamatkan tenaga kerja di sektor padat karya itu masih dalam pertimbangan.

Rosan mengatakan, setiap keputusan investasi yang dilakukan Danantara akan melalui kajian menyeluruh. Seluruh rencana investasi, termasuk di sektor tekstil, dilakukan berdasarkan feasibility study atau penilaian komprehensif dari berbagai aspek.

"Kita ini di daerah-daerah semuanya tentunya kita melakukan investasi yang kita lakukan itu sudah dalam feasibility study atau assessment yang penuh dari segala macam sektor," ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kriteria dan parameter yang menjadi dasar sebelum Danantara masuk ke suatu sektor. Salah satu parameter utama yang menjadi perhatian adalah penciptaan lapangan kerja.

"Tentunya juga kita kan ada kriteria-kriteria atau parameter-parameter yang harus kita penuhi. Termasuk juga parameter yang kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan," ucap Rosan.

Menurutnya, Danantara terbuka untuk menerima investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih rendah, selama dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dinilai besar. Dalam konteks ini, sektor tekstil disebut memiliki keunggulan.

"Mungkin ya, we are willing, kita terbuka untuk menerima, misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kita apabila penjualan lapangan pekerjaan lebih tinggi. Mungkin tekstil kan salah satu yang dari segi pencapaian kita lapangan pekerjaan itu sangat besar," kata Rosan.

Rosan juga menyinggung peluang masuknya Danantara pada aset-aset industri yang tengah mengalami tekanan atau distress asset. Selama terdapat keyakinan dapat dilakukan perbaikan dan restrukturisasi secara maksimal, opsi tersebut masih terbuka.

"Apalagi kalau itu sudah termasuk dalam distress asset. Kita lihat selama kita yakin bahwa nanti kita bisa turn around perusahaan itu melakukan restrukturasi secara maksimal," ungkapnya.

Baca Juga: Total Investasi ke RI Melesat di 2025 Capai Rp 1.931,2 Triliun

Ia menambahkan, pendekatan serupa sebelumnya telah dilakukan pada sejumlah perusahaan BUMN lain yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Penyiapan tidak hanya menyangkut permodalan, tetapi juga aspek pasar dan kepastian penyerapan produk.

"Seperti yang kita lakukan misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang memang perlu mendapatkan penyiapan secara keseluruhan tidak hanya dari permodalitas saja tapi juga dari marketnya, dari off-takernya dan lain-lain," tutur Rosan.

Terkait bentuk entitas yang akan dibangun di sektor tekstil, Rosan menegaskan belum ada keputusan final. Danantara masih mengkaji berbagai opsi yang memungkinkan. "Kita masih lihat opsi-opsinya," kata Rosan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah langkah tersebut akan diwujudkan melalui pembentukan BUMN baru, Rosan kembali menegaskan belum ada kepastian. "Belum," ucapnya singkat.

Guyur USD 6 Miliar

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar USD 6 miliar untuk menjaga keberlangsungan industri padat karya, khususnya di bidang tekstil. Industri ini disebut merupakan salah satu penyerap tenaga kerja di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai industri padat karya tetap menjadi pilar penting dalam struktur ekonomi nasional. Di tengah dorongan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis teknologi, sektor yang menyerap jutaan tenaga kerja tersebut dinilai tidak boleh ditinggalkan.

Menurut Airlangga, transformasi ekonomi harus berjalan seimbang. Penguatan industri berbasis modal dan teknologi perlu dibarengi dengan perlindungan terhadap industri yang menjadi sandaran utama tenaga kerja nasional.

Perhatian terhadap industri padat karya tersebut, kata Airlangga, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai sektor ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

"Apa yang menjadi harapan Bapak Presiden bahwa kita punya wilayah yang sangat kompetitif," kata Airlangga kepada wartawan, dikutip Rabu (14/1/2026).