- Pemerintah Indonesia akan membentuk BUMN baru sektor tekstil, disiapkan pendanaan $6 miliar USD melalui Danantara.
- Pembentukan BUMN ini bertujuan menghadapi risiko kebijakan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
- Rencana tindak lanjut mencakup penyusunan *roadmap* untuk menargetkan peningkatan ekspor tekstil menjadi $40 miliar dalam sepuluh tahun.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kalau Pemerintah Indonesia bakal membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru di sektor tekstil.
Hal ini disampaikan Airlangga usai retret dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Adapun pendanaan yang dibutuhkan mencapai 6 miliar USD melalui Danantara.
Ia beralasan kalau industri tekstil dan garmen bisa menjadi garda terdepan untuk menghadapi risiko kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan 6 miliar (Dolar AS) nanti akan disiapkan oleh Danantara," kata Airlangga, dikutip dari Antara, Kamis (15/1/2026).
Menko Perekonomian menyebut, dari hasil studi yang telah rampung, rencana itu bakal dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan (roadmap) penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Nantinya dana 6 miliar USD itu bakal diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.
"Oleh karena itu sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari 4 miliar (dolar AS), bisa naik ke 40 miliar (dolar AS) dalam 10 tahun satu, dan bagaimana pendalaman dari value chain daripada industri tekstil," beber dia.
Kendati demikian Airlangga mengakui saat ini masih ada kelemahan pada rantai nilai (value chain) tekstil, terutama pada produksi benang, kain, dyeing, printing, dan finishing.
Namun dengan adanya pembentukan BUMN tekstil baru, Airlangga mengharapkan bisa mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut.
Baca Juga: Direstui Prabowo, Purbaya Ancam Setop Kirim Anggaran Jika Kementerian Lelet Belanja
Berita Terkait
-
Direstui Prabowo, Purbaya Ancam Setop Kirim Anggaran Jika Kementerian Lelet Belanja
-
RUU Disinformasi Masih Wacana, Mensesneg Sebut untuk Pertanggungjawaban Platform Digital
-
Saham-saham Tekstil Langsung ARA Usai Pemerintah Siapkan Suntikan Dana Triliunan
-
Terungkap! Ini yang Dikoreksi Prabowo dari Desain hingga Fungsi IKN
-
Danantara Pastikan PT Timah Bukan Masuk Radar Penyuntikan Dana
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Ada Wacana Larangan Peredaran Vape, Apa Efeknya ke Ekonomi?
-
Jumlah Masyarakat Kelas Menengah RI Kian Merosot, Alarm Bagi Ekonomi?
-
Harga Batu Bara Acuan Naik pada Periode Kedua April, Tembus 103,43 Dolar AS per Ton
-
Mimpi Nonton Barcelona di Camp Nou Kini Makin Nyata Lewat Program BRI Debit FC Barcelona
-
Berbagi Kebaikan Untuk Sesama, Bank Mandiri Gelar Donor Darah Massal Bagi 2.800 Pendonor
-
Kata Bankir Usai OJK Hapus Utang Rp 1 Juta dari SLIK
-
Menteri Ara: Lahan Tanah Abang yang Dikuasai Hercules Milik Negara, Sudah Bisiki Prabowo!
-
Jalur Distribusi Tertahan di Selat Hormuz, Australia Lirik Pupuk dari Indonesia
-
Begini Kesiapan Pos Indonesia Jelang BUMN Logistik Dijadikan Satu
-
Siapa Hery Susanto: Ketua Ombudsman dengan Gaji Selangit, 6 Hari Kerja Sudah Ditangkap