Tambang Martabe Mau Diambil Alih, Agincourt Resources Bicara Hak dan Kewajiban

Suara.com - PT Agincourt Resources akhirnya buka suara terkait rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan Tambang Emas Martabe kepada BUMN baru, Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). 

Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, menegaskan perusahaan menghormati setiap arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

"PT Agincourt Resources (Perseroan) menghormati arahan dan kebijakan Pemerintah, serta kooperatif mengikuti seluruh prosedur administratif dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Katarina lewat keterangannya pada Kamis (29/1/2026). 

Katarina menyebut, prioritas utama perushaan saat ini, menjamin penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Langkah ini dilakukan guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

"Perseroan akan terus mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi guna menjamin kepastian berusaha dan keberlanjutan operasional, sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebut rencana pengalihan pengelolaan tambang emas Martabe, milik PT Agincourt Resources (PTAR) Perminas akan diputuskan dalam rapat lintas kementerian. 

"Ini akan dibahas antar Kementerian, untuk bagaimana keputusannya," kata Yuliot saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta. 

Yuliot menyebut pengalihan pengelolaan pertambangan yang diterbitkan, memungkinkan dilakukan dengan merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuannya untuk memastikan tidak terjadi penurunan nilai, sehingga perlu untuk tetap dikelola. 

Baca Juga: Istana: PT Perminas Akan Kelola Banyak Tambang, Bukan Cuma Martabe

"Jadi ada penanganan melalui mekanisme badan layanan usaha yang dimungkinkan itu nanti dikelola oleh BUMN, atau ini badan usaha yang dibentuk khusus untuk menangani kegiatan-kegiatan pertambangan tadi," jelasnya. 

Tambang emas Martabe yang berada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, merupakan satu dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). 

Izin pertambangannya dicabut karena dinilai terbukti melanggar pemanfaatan kawasan hutan. Setelah izinnya dicabut tersiar kabar, bahwa tambang emas Martabe akan diambil alih oleh Perminas.