Kemenkeu Akui Inflasi Januari 2026 Naik Akibat Kebijakan Diskon Listrik

Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan kalau inflasi naik menjadi 3,5 persen secara year on year (YoY) per Januari 2026. Angka ini lebih tinggi dari Desember 2025 sebesar 2,92 persen YoY.

"Peningkatan inflasi utamanya dipengaruhi oleh basis yang rendah pada awal tahun lalu akibat kebijakan diskon listrik," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, dikutip dari siaran pers, Senin (2/2/2026).

Febrio menambahkan, hal ini terlihat pada komponen inflasi harga diatur pemerintah (Administered Price), yang meningkat tajam dari 1,93% (yoy) menjadi 9,71% (yoy).

Meskipun sedikit di atas sasaran, lanjutnya, tekanan inflasi ini bersifat temporer dan akan mengalami normalisasi pada Maret 2026.

Jika dilihat secara bulan ke bulan, terjadi deflasi sebesar -0,15%, dipengaruhi oleh penurunan harga, seperti pada aneka cabai, bawang, daging ayam ras, telur ayam, dan aneka sayuran yang mendorong inflasi harga bergejolak (Volatile Food) turun tajam menjadi 1,14% (yoy) dari bulan sebelumnya 6,21% (yoy).

Sementara itu, inflasi inti naik ke 2,45% (yoy) didorong oleh kenaikan harga emas yang tumbuh pada kisaran 76,5% (yoy).

Febrio menyebut Pemerintah bakal terus mencermati dinamika global dan dampaknya terhadap kinerja perekonomian nasional.

Upaya penguatan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor, serta diversifikasi mitra dagang utama melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional akan terus diperkuat.

“Pemerintah berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali pada sasaran, khususnya inflasi pangan pada kisaran 3-5% di tengah tantangan cuaca melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi. Daya beli terus dijaga didukung stimulus diskon transportasi dan bantuan pangan.

Baca Juga: PMI Manufaktur Indonesia Naik ke 52,6 per Januari 2026, Unggul dari Vietnam

Lebih lanjut Febrio menyatakan Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.

"Koordinasi pusat dan daerah diperkuat untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat,” jelasnya.