- BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi kelima pada Mei hingga Juli 2026 untuk memotret struktur dan aktivitas ekonomi nasional.
- Tujuan utama sensus ini adalah menyediakan data yang jelas sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.
- BPS memperkuat koordinasi dengan kementerian dan asosiasi usaha untuk meningkatkan partisipasi dan akurasi data responden.
Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakam kembali Sensus Ekonomi pada bulan Mei hingga Juli 2026. Sensus ini untuk melihat gambaran terbaru struktur dan aktivitas ekonomi di Indonesia.
Pendataan ini ditujukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dunia usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi ke depan.
Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, mengatakan kualitas sensus sangat bergantung pada partisipasi responden, sehingga BPS ingin memastikan seluruh pelaku usaha terlibat dalam pendataan.
"Kami ingin setelah pelaksanaan sensus, dapat menghadirkan potret yang jelas terkait dengan perekonomian Indonesia," ujar Zulkipli dalam acara Kick-off Publisitas Sensus Ekonomi 2026, Rabu (25/2/2026).
Ia menjelaskan, sensus kali ini paling menantang, karena menyasar langsung para pelaku usaha di seluruh Indonesia.
"Tentu mereka memiliki kemauan tersendiri terkait dengan apa yang akan mereka sampaikan kepada BPS," imbuhnya.
Menurut Zulkipli, meski sensus ekonomi 2026 merupakan sensus kelima yang digelar BPS, pengalaman sebelumnya tidak membuat pelaksanaan kali ini otomatis lebih mudah. BPS justru menyiapkan pendekatan baru agar proses pendataan berjalan lebih efektif.
Salah satu strategi utama yaitu, memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta asosiasi usaha. BPS ingin jejaring tersebut berada di garis depan untuk membantu komunikasi dengan responden di berbagai sektor.
"Kami akan lebih melakukan pendekatan dengan bantuan dari Kementerian/Lembaga, bantuan dari seluruh asosiasi," ucapnya.
Baca Juga: Jurus BCA Gaet Para Pelaku Usaha Kakap Hingga UMKM Lewat Super App
Ia menilai keterlibatan asosiasi penting karena memiliki akses langsung kepada anggota dan pelaku usaha. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan responden sekaligus memperlancar proses pengumpulan data di lapangan.
Selain itu, BPS telah menyiapkan basis data awal menjelang sensus. Saat ini terdapat sekitar 42 juta Statistical Business Register yang sedang diverifikasi untuk memastikan cakupan responden lebih akurat saat pendataan dimulai.
Zulkipli mengatakan data awal tersebut akan membantu BPS memetakan struktur usaha nasional sekaligus mempermudah petugas menjangkau responden.
BPS juga meminta dukungan dunia usaha untuk ikut menyosialisasikan sensus kepada jaringan masing-masing. Ia menyebut keterlibatan pelaku usaha sangat penting karena BPS tidak dapat bekerja sendiri dalam pelaksanaan pendataan skala nasional.
"Kami mengajak Bapak/Ibu semua untuk menjadi communication multiplier di dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, karena BPS tidak mungkin berjalan sendiri," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Purbaya Tarik Utang Baru Rp 127,3 Triliun di Januari 2026
-
Sri Mulyani Tak Ingin Indonesia Khianati Disiplin Fiskal
-
Rupiah Menguat, Dolar Melemah Setelah Pidato Kenegaraan Trump yang Kontroversial
-
Telkom Solution Perkuat Sinergi Lintas Industri, Dorong Akselerasi Ekonomi Nasional Berbasis Digital
-
Wamen Investasi Klaim Perjanjian Tarif dengan AS Tak Ganggu Kemandirian Indonesia
-
Ignasius Jonan Resmi Jadi Komisaris SOHO, Manajemen Ungkap Alasan Perombakan
-
Menuju Solar Based Economy: Tantangan Regulasi dan Pendanaan Program PLTS 100 GW Presiden Prabowo
-
Indonesia Terbitkan Obligasi Euro dan Yuan, Gangdeng Tiga Bank Terkemuka
-
Produsen Mie Sedaap Bantah Ada PHK Jelang Lebaran 2026
-
Toko Perhiasan Impor Kadali Pemerintah Lewat 'Barang Spanyol', Negara Tekor Triliunan Rupiah