LPEM UI 'Senggol' Kualitas Ekonomi RI 2025: Tumbuh Kencang tapi Rapuh!

Suara.com - Meski Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 mencapai 5,11%, namun pujian tidak datang dari kalangan akademisi. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia justru memberikan catatan merah terkait kualitas pertumbuhan tersebut.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Q1-2026, LPEM UI menilai angka pertumbuhan tahun lalu belum mencerminkan kualitas yang kuat apalagi berkelanjutan. Struktur ekonomi saat ini dianggap masih rapuh secara fundamental.

“Di tengah angka pertumbuhan PDB yang mengejutkan selama 2025, kami berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi masih belum berkualitas dan berpotensi hanya tumbuh sedikit di atas 5% untuk 2027,” tulis laporan LPEM UI, dikutip Jumat (6/2/2026).

LPEM UI menyoroti adanya perbedaan mencolok antara realisasi BPS (5,11%) dengan proyeksi mereka sebelumnya yang hanya di angka 5,05%. Menurut para peneliti UI, akselerasi di kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39% bukan disebabkan oleh perbaikan struktural, melainkan dorongan belanja negara di akhir tahun, peningkatan konsumsi akhir tahun yang bersifat temporer.

Lembaga ini juga bersikap skeptis terhadap target ambisius Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mematok pertumbuhan ekonomi 6% untuk tahun ini. LPEM UI memprediksi ekonomi 2026 justru akan stagnan di kisaran 4,9% hingga 5,3%.

Ada beberapa alasan mendasar di balik sikap pesimistis tersebut diantaranya belum adanya perbaikan signifikan yang mampu menciptakan lapangan kerja skala besar, independensi bank sentral yang memburuk serta alokasi belanja fiskal yang tidak produktif dan pemotongan transfer ke daerah yang menghambat layanan publik di level akar rumput.

LPEM UI memperingatkan pemerintah bahwa tanpa reformasi struktural yang benar, Indonesia tidak hanya akan sulit menjaga pertumbuhan di angka 5%, tetapi juga terancam mengalami penurunan kesejahteraan secara signifikan.

“Apabila tidak dilakukan secara benar, akan memicu penurunan kesejahteraan secara signifikan dan memperlebar ketimpangan yang saat ini sudah memburuk,” tegas LPEM UI.

Sisi fiskal juga menjadi sorotan tajam. Defisit anggaran 2025 yang mencapai 2,92% dari PDB dinilai akibat pembengkakan biaya program prioritas seperti, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Baca Juga: Purbaya Tetap Dampingi Anak Buah usai OTT KPK: Nanti Orang Kemenkeu Tak Mau Kerja

Program-program ini dianggap menyedot ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk belanja lebih produktif. Ironisnya, di saat belanja membengkak, penerimaan pajak justru "kebakaran jenggot" dimana PPh (Pajak Penghasilan) tumbuh negatif 13,13% (yoy), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terkontraksi 4,52% (yoy).

Lemahnya kinerja pajak ini menjadi sinyal kuat bahwa produktivitas dunia usaha sedang merosot dan daya beli masyarakat umum tengah terengah-engah.