- Harga BBM subsidi dipastikan tetap hingga triwulan I-2026 demi momen Lebaran.
- Kesenjangan harga minyak dunia (USD 80+) vs APBN (USD 70) ancam jebolkan subsidi.
- Pemerintah beri sinyal evaluasi harga Pertalite setelah Maret 2026 usai.
Suara.com - Pemerintah melalui Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengambil langkah populis dengan memastikan harga BBM subsidi jenis Pertalite tidak akan naik setidaknya hingga akhir triwulan I-2026 atau usai Hari Raya Idulfitri.
Namun, di balik "kabar baik" bagi kantong masyarakat ini, tersimpan ancaman serius bagi kesehatan fiskal negara.
Yuliot menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas selama periode Ramadan dan Lebaran. "Untuk Pertalite ini tidak akan ada kenaikan harga sampai dengan berakhirnya triwulan pertama 2026 ini," cetusnya saat pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Meski ada jaminan hingga Maret, nasib harga BBM setelahnya masih menjadi tanda tanya besar. Pemerintah berencana melakukan evaluasi total begitu triwulan pertama usai dengan melirik pergerakan harga minyak dunia yang kian liar.
"Nanti kita akan evaluasi terkait dengan perkembangan harga minyak dunia dan juga bagaimana alokasi terhadap subsidi dan kompensasi yang kita siapkan," tambah Yuliot. Ia mengisyaratkan adanya pembahasan alot dengan kementerian terkait untuk melakukan penyesuaian harga pada Pertalite (RON 90).
Sikap "menahan diri" pemerintah ini dinilai sangat berisiko. Pasalnya, tensi geopolitik akibat konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran telah menerbangkan harga minyak dunia hingga sempat menyentuh USD 100 per barel.
Angka ini jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan asumsi harga minyak mentah (ICP) dalam APBN 2026 yang dipatok sangat optimistis di angka USD 70 per barel. Dengan harga pasar yang kini masih bertengger stabil di atas USD 80, defisit anggaran subsidi energi dipastikan bakal membengkak hebat.
Jika pemerintah terus memaksakan harga lama di tengah biaya pengadaan yang melonjak, beban kompensasi yang harus dibayarkan ke Pertamina akan menjadi beban berat bagi pemerintahan saat ini. Publik kini hanya bisa menunggu, apakah penahanan harga ini benar-benar demi rakyat, atau sekadar menunda "bom waktu" kenaikan harga yang jauh lebih tinggi usai Lebaran nanti.
Baca Juga: Kementerian ESDM: Pengujian B50 Diprediksi Rampung Maret Ini
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Angkasa Pura: Penerbangan Umrah Dihentikan Imbas Perang di Timur Tengah
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
Terkini
-
Rupiah Tak Bertenaga, Tergerus Sentimen Timur Tengah ke Level Rp16.893
-
INNOCEAN Memuncaki Peringkat Kreatif Korea dan Menembus Papan Atas Asia
-
Demi Keselamatan Perwira di Tengah Eskalasi Geopolitik, PIEP Relokasi Pekerja di Irak dan UEA
-
Pasar Global Berdarah, Bursa Saham Israel Justru Menguat Sendirian
-
Angkasa Pura Sumbar Mulai Stop Penerbangan Umrah Sementara
-
Indonesia dan Inggris Raya Jalin Kemitraan untuk Dorong Startup Go Global
-
Zulhas Pastikan Stok Pangan Nasional Aman di Tengah Gejolak Geopolitik Global
-
Arkadia Digital Media (DIGI) Luncurkan Aura Research, Layanan Riset dan Analisis Isu Media Digital
-
FIFGROUP Kantongi Laba Rp4,63 Triliun di 2025, Indra Gunawan Resmi Jadi Bos Baru
-
Angkasa Pura: Penerbangan Umrah Dihentikan Imbas Perang di Timur Tengah