Industri Tembakau Alternatif Butuh Dukungan Regulasi Pemerintah

Suara.com - Arus misinformasi terkait produk tembakau alternatif (PTA) kian meresahkan. Menanggapi fenomena tersebut, Gerakan Bebas TAR & Asap Rokok (GEBRAK) menggelar diskusi publik guna meluruskan persepsi masyarakat melalui data ilmiah.

Ketua GEBRAK, Garindra Kartasasmita, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukanlah adopsi teknologi, melainkan derasnya hoaks di media sosial.

"Kalau dulu orang fokus pada perubahan positif di badan, sekarang informasi miring justru membingungkan perokok dewasa yang ingin beralih," ujar Garindra dalam sebuah diskusi baru-baru ini.

Secara teknis, perbedaan fundamental antara rokok konvensional dengan PTA seperti vape, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin terletak pada prosesnya. PTA menggunakan sistem pemanasan, bukan pembakaran, sehingga tidak menghasilkan TAR yang bersifat karsinogenik.

Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat hal ini. Penelitian bertajuk “Evaluation of Laboratory Tests for E-Cigarettes in Indonesia” menunjukkan kadar senyawa berbahaya pada emisi rokok elektronik secara signifikan lebih rendah dibanding asap rokok. Bahkan, tiga hingga empat zat toksikan utama tidak ditemukan sama sekali pada produk alternatif.

Negara maju seperti Inggris, Jepang, dan Kanada telah mengintegrasikan PTA dalam strategi nasional untuk menekan prevalensi merokok. Di Inggris, pemerintah bahkan memberikan subsidi produk alternatif bagi perokok.

"Kami berharap Indonesia memiliki regulasi pengurangan risiko yang lebih suportif, bukan justru membatasi ruang informasi bagi masyarakat," tambah Garindra.

Selain edukasi risiko, GEBRAK juga menekankan pentingnya penggunaan yang bertanggung jawab untuk menjaga reputasi industri dari penyalahgunaan yang merugikan konsumen.

Baca Juga: Kenapa Rokok Diizinkan Beredar Meski Berbahaya? Memahami Logika Regulasi