Bisnis / Properti
Rabu, 18 Maret 2026 | 20:14 WIB
Penyerahan rumah yang telah direnovasi dalam program 3 juta rumah. [Dok LPCK].
Baca 10 detik
  • Pemerintah menaikkan target penanganan rumah tidak layak huni menjadi 400.000 unit pada tahun 2026.
  • Menteri PKP Maruarar Sirait mengumumkan peningkatan target signifikan dibandingkan 45.000 unit tahun sebelumnya.
  • Kuota rumah subsidi juga meningkat menjadi 350.000 unit, terbesar sepanjang sejarah program tersebut.

Suara.com - Pemerintah menaikkan target perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan, jumlah rumah tidak layak huni yang akan ditangani meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pak Prabowo sudah menaikkan untuk rumah yang tidak layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini 400.000,” kata Ara kepada wartawan, Rabu (18/3/2026).

Pemkot Bandar Lampung akan mengadakan program bedah rumah di tahun 2025. [ANTARA]

Ia menjelaskan, peningkatan target tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Selain itu, pemerintah juga mencatat adanya peningkatan kuota rumah subsidi dalam beberapa waktu terakhir.

“Kuota rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah 350.000, tahun lalu dan tahun ini,” ujarnya.

Ara menuturkan, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berada di kisaran lebih rendah.

"Selama ini hanya sekitar 230.000 ya, mentoknya ya," ucapnya.

Ia menyebut, pemerintah akan terus mendorong peningkatan realisasi program perumahan melalui kolaborasi lintas sektor.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Rencana Perluasan Rusun Subsidi Jadi 45 Meter Persegi

Menurut dia, dukungan dari berbagai pihak seperti perbankan, pengembang, hingga lembaga pembiayaan menjadi faktor penting dalam mencapai target tersebut.

"Kalau bisa kuota itu kurang, kita coba perjuangkan lagi ya sama-sama," jelas Ara.

Pemerintah juga membuka kemungkinan penambahan kuota apabila kebutuhan di lapangan masih tinggi dan mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan.

Load More