- Pemerintah mengkaji perluasan ukuran unit rumah susun subsidi hingga 45 meter persegi untuk MBR.
- Wacana peningkatan luas hunian ini muncul dari masukan pengembang serta asosiasi perumahan terkait representasi tempat tinggal.
- Kepala BPS menilai perluasan ini meningkatkan standar kelayakan hunian berdasarkan luas ruang per kapita penghuni.
Suara.com - Pemerintah tengah mengkaji rencana perluasan ukuran unit rumah susun (rusun) subsidi sebagai bagian dari pengembangan kebijakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan, opsi perluasan luas unit hingga 45 meter persegi menjadi salah satu poin yang dibahas dalam penyusunan aturan terbaru.
“Jadi itu bisa sampai ke 45 meter. Termasuk Pak Menteri Keuangan juga memberikan concern itu. Sehingga nanti bisa juga menjadi tempat yang cukup baik lah. Ada satu kamar, ada dua kamar, ada tiga kamar,” kata Ara di Kantor BP Tapera, dikutip Rabu (18/3/2026).
Ia menjelaskan, rencana tersebut muncul dari berbagai masukan, termasuk dari kalangan pengembang dan asosiasi perumahan, terkait kebutuhan hunian yang dinilai lebih representatif.
Menurut Ara, pemerintah saat ini masih menampung berbagai pandangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan secara final.
“Kita juga melakukan suatu terobosan, banyak masukan dari pengembang, dari REI juga masukannya bagus ya,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai wacana perluasan luas hunian dapat berkontribusi pada peningkatan standar kelayakan tempat tinggal.
Ia menyebut, salah satu indikator hunian layak adalah kecukupan luas ruang per kapita bagi penghuni.
“Terobosan ini adalah karena untuk meningkatkan kelayakan kehunian, karena salah satu kriteria layak huni adalah 7,2 meter persegi per kapita,” kata Amalia.
Selain itu, perluasan ukuran rusun juga dinilai relevan dalam konteks kebutuhan hunian di wilayah perkotaan yang terus meningkat.
Baca Juga: PT KAI Bangun 5.484 Rusun Nempel Stasiun di 4 Kota
Berdasarkan data BPS, backlog perumahan di kawasan perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Pemerintah menyatakan masih akan mematangkan regulasi terkait kebijakan tersebut, termasuk mempertimbangkan aspek pembiayaan, desain, serta kesiapan pengembang.
Berita Terkait
-
Program Gentengisasi Prabowo Dimulai di Jatiwangi, Pemerintah Borong Genteng UMKM Senilai Rp3 Miliar
-
RUU Perumahan Siap Digodok, Solusi Jitu Atasi Backlog dan Lahan?
-
Hashim Ungkap Rencana Bangun Rusun Subsidi di Lahan 41 Hektare Jakarta Pusat
-
Harga Genteng Rp4.300 Per Unit, Transaksi Awal Program Gentengisasi di Jabar Capai Rp12,6 Miliar
-
BRI Bantu Biayai Program Gentengisasi lewat KUR Perumahan
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
Terkini
-
IHSG Sesi I Merosot 1,06% ke Level 6.154, Saham Sektor Infrastruktur Jadi Biang Kerok
-
Minyak Dunia Anjlok di Bawah 80 Dolar AS, Pertamina Buka Suara soal Harga Pertamax Series!
-
Besok Diumumkan, MSCI Ancam Turunkan Status RI? Dana Asing Rp230 T Bakal Kabur?
-
Ramai-Ramai Mundur, Panselnas Akhirnya Hapus Denda Rp100 Juta Manajer Koperasi Desa Merah Putih
-
Operasional 2 Perusahan Ini Disetop Diduga Tawarkan Jasa Penipuan Pinjol
-
Dunia Kerja Berubah! Ini 5 Kompetensi yang Dicari Perusahaan di Era AI
-
Purbaya Kantongi Utang Rp 302,8 T dari China, Biayai Proyek Pemerintah hingga 2029
-
APWNU Gandeng Investor, Siapkan Sejumlah Program Ekonomi Baru
-
Transformasi Berbuah Manis, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun untuk Negara pada 2025
-
Mendag Pastikan HET Minyakita Tak Naik, Pilih Fokus Distribusi Stok ke Pasar Rakyat