- Pemerintah mengkaji perluasan ukuran unit rumah susun subsidi hingga 45 meter persegi untuk MBR.
- Wacana peningkatan luas hunian ini muncul dari masukan pengembang serta asosiasi perumahan terkait representasi tempat tinggal.
- Kepala BPS menilai perluasan ini meningkatkan standar kelayakan hunian berdasarkan luas ruang per kapita penghuni.
Suara.com - Pemerintah tengah mengkaji rencana perluasan ukuran unit rumah susun (rusun) subsidi sebagai bagian dari pengembangan kebijakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan, opsi perluasan luas unit hingga 45 meter persegi menjadi salah satu poin yang dibahas dalam penyusunan aturan terbaru.
“Jadi itu bisa sampai ke 45 meter. Termasuk Pak Menteri Keuangan juga memberikan concern itu. Sehingga nanti bisa juga menjadi tempat yang cukup baik lah. Ada satu kamar, ada dua kamar, ada tiga kamar,” kata Ara di Kantor BP Tapera, dikutip Rabu (18/3/2026).
Ia menjelaskan, rencana tersebut muncul dari berbagai masukan, termasuk dari kalangan pengembang dan asosiasi perumahan, terkait kebutuhan hunian yang dinilai lebih representatif.
Menurut Ara, pemerintah saat ini masih menampung berbagai pandangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan secara final.
“Kita juga melakukan suatu terobosan, banyak masukan dari pengembang, dari REI juga masukannya bagus ya,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai wacana perluasan luas hunian dapat berkontribusi pada peningkatan standar kelayakan tempat tinggal.
Ia menyebut, salah satu indikator hunian layak adalah kecukupan luas ruang per kapita bagi penghuni.
“Terobosan ini adalah karena untuk meningkatkan kelayakan kehunian, karena salah satu kriteria layak huni adalah 7,2 meter persegi per kapita,” kata Amalia.
Selain itu, perluasan ukuran rusun juga dinilai relevan dalam konteks kebutuhan hunian di wilayah perkotaan yang terus meningkat.
Baca Juga: PT KAI Bangun 5.484 Rusun Nempel Stasiun di 4 Kota
Berdasarkan data BPS, backlog perumahan di kawasan perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Pemerintah menyatakan masih akan mematangkan regulasi terkait kebijakan tersebut, termasuk mempertimbangkan aspek pembiayaan, desain, serta kesiapan pengembang.
Berita Terkait
-
Program Gentengisasi Prabowo Dimulai di Jatiwangi, Pemerintah Borong Genteng UMKM Senilai Rp3 Miliar
-
RUU Perumahan Siap Digodok, Solusi Jitu Atasi Backlog dan Lahan?
-
Hashim Ungkap Rencana Bangun Rusun Subsidi di Lahan 41 Hektare Jakarta Pusat
-
Harga Genteng Rp4.300 Per Unit, Transaksi Awal Program Gentengisasi di Jabar Capai Rp12,6 Miliar
-
BRI Bantu Biayai Program Gentengisasi lewat KUR Perumahan
Terpopuler
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Liburan Lebaran ke Luar Negeri Kini Lebih Praktis Tanpa Perlu Repot Tukar Uang
Pilihan
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
-
Bongkar Identitas dan Wajah Eksekutor Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Polisi: Ini Bukan Hasil AI!
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Motif Masih Didalami
-
Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus Ternyata Anggota BAIS, TNI: Sudah Diamankan di Puspom
-
Volume Kendaraan Masuk-Keluar DIY via Prambanan Seimbang, Arus Lalu Lintas Masih Ramai Lancar
Terkini
-
THR Cair Minggu Ini? Jangan Dihabiskan Sebelum Baca Ini
-
BRI KPR Renovasi: Solusi Pembiayaan Renovasi Rumah dengan Cicilan Fleksibel
-
Mendagri Usul Pembentukan Indeks Untuk Nilai Dukungan Daerah Terhadap Program Perumahan
-
Mudik Gratis BUMN 2026: Pupuk Indonesia Berangkatkan 1.559 Pemudik ke Kampung Halaman
-
BI Was-was Dampak Konflik Timur Tengah: Pertumbuhan Ekonomi Akan Melambat
-
Sambut Hari Raya dengan Tenang, Ini Layanan BRI yang Tetap Bisa Diakses
-
Lebaran di Balik Panel Kontrol: Pekerja Kilang Pertamina Kawal Satgas Ramadan & Idulfitri 2026
-
OVO Finansial Kucurkan Rp6 Triliun untuk UMKM dan Driver
-
BRI Perkuat Dukungan Mudik Nasional Melalui Posko Lebaran 2026
-
Tren Baru Lebaran, Banyak Warga RI Kirim Paket ke Luar Negeri untuk Keluarga