BI Was-was Dampak Konflik Timur Tengah: Pertumbuhan Ekonomi Akan Melambat

Suara.com - Bank Indonesia (BI) mengingatkan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang kian memanas sejak akhir Februari 2026.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan yang ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, terutama dari konsumsi rumah tangga.

“Konsumsi rumah tangga meningkat sejalan dengan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), didukung oleh perbaikan pendapatan masyarakat dari Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial pemerintah, serta berbagai insentif lainnya,” ujar Perry dalam RDG dikutip dari Youtube BI, Rabu (18/3/2026)

Selain konsumsi, investasi juga diprakirakan tetap solid, terutama didorong oleh percepatan belanja pemerintah, termasuk melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan investasi Danantara.

Namun demikian, BI mengingatkan bahwa memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah berpotensi menekan kinerja ekonomi ke depan. Lonjakan harga minyak dunia disebut telah mengganggu rantai pasok perdagangan global, sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia sekaligus meningkatkan tekanan inflasi.

Di pasar keuangan global, kondisi juga semakin ketat. Penguatan dolar Amerika Serikat, kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury, serta arus modal keluar dari negara berkembang (emerging markets) menjadi tantangan tambahan bagi stabilitas ekonomi.

BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 3,1 persen, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,2 persen. Sementara itu, inflasi global diperkirakan meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen, yang berpotensi menunda pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk penurunan suku bunga acuan The Fed.

Kondisi tersebut turut mendorong meningkatnya premi risiko investasi global dan pergeseran aliran modal ke aset aman (safe haven), khususnya pasar keuangan Amerika Serikat. Indeks dolar AS terhadap mata uang utama dunia (DXY) pun tercatat menguat.

Menghadapi situasi ini, Perry menegaskan pentingnya memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Baca Juga: Bank Indonesia: Kredit Nganggur Masih Tinggi, Nilainya Tembus Rp2.536 Triliun

“Sinergi kebijakan diperlukan untuk menjaga permintaan domestik dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kisaran 4,9 hingga 5,7 persen,” tegasnya.

BI juga berkomitmen terus memperkuat bauran kebijakan, mulai dari kebijakan moneter, makroprudensial, hingga sistem pembayaran, yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, berbagai program pemerintah yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan terus dilanjutkan dengan tetap menjaga ketahanan fiskal.

BI menilai, langkah responsif dan terkoordinasi menjadi kunci untuk menjaga ketahanan eksternal Indonesia di tengah tekanan global, sekaligus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.