Tak Ada WFH di Kementerian PU, Menteri Dody: AC-nya Angin Blesat-blesut

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa instansinya tidak akan menerapkan skema Work From Home (WFH) bagi para pegawai. Meski pemerintah tengah gencar mendorong efisiensi birokrasi, Dody menilai karakter pekerjaan di Kementerian PU menuntut kehadiran fisik dan kesiapsiagaan tinggi.

Dody menjelaskan, peran vital Kementerian PU dalam penanganan bencana menjadi alasan utama kebijakan ini diambil. Menurutnya, mustahil bagi timnya untuk bekerja dari jarak jauh ketika infrastruktur negara membutuhkan penanganan cepat di lapangan.

“Skema WFH di PU sebetulnya tidak terlalu ada, karena PU itu di samping membangun infrastruktur, kami juga bagian dari tim utama manakala ada bencana, bersama BNPB, Basarnas, dan BPBD,” ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Kebutuhan respons cepat inilah yang membuat seluruh jajaran kementerian harus tetap siaga di lokasi atau kantor guna memastikan koordinasi berjalan tanpa hambatan.

“Karena itu kemudian kami putuskan kami tidak WFH,” tegasnya.

Kendati menolak skema kerja fleksibel, Dody menjamin kementeriannya tetap tegak lurus terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran dan energi. Strategi efisiensi dialihkan pada operasional kantor yang lebih ketat.

Salah satu langkah konkretnya adalah pemangkasan penggunaan listrik dan pendingin ruangan (AC) secara drastis setelah jam kerja berakhir.

“Sesuai arahan Pak Presiden Prabowo, kita berusaha bekerja efektif dan efisien. Setelah jam lima sore misalnya, listrik kita kurangi sekali, AC kita kurangi,” kata Dody.

Bahkan, ia berseloroh agar pegawai memanfaatkan ventilasi alami ketimbang bergantung pada mesin pendingin jika situasi memungkinkan.

Baca Juga: Bukan di Hari Jumat, Pemda DIY Pilih Rabu Jadi Hari WFH bagi ASN, Ini Alasannya

“Jadi yang memang ruangannya bisa pakai 'AB'—angin blesat-blesut—pakai 'AB' saja, tidak usah pakai AC,” selorohnya.

Melalui langkah ini, Dody berharap Kementerian PU tetap mampu memberikan kontribusi nyata bagi penghematan negara tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan publik dan kesiapan mitigasi bencana.