- Pemerintah Daerah DIY menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Rabu mulai pekan depan guna meningkatkan efektivitas organisasi.
- Kebijakan ini menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri mengenai budaya kerja baru, termasuk aturan car free day dan penghematan energi.
- Setiap kepala OPD wajib melakukan pengawasan melalui formulir pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan serta evaluasi operasional kantor.
Suara.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan akan mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai pekan depan. Berbeda dengan daerah lain, Pemda DIY memilih hari Rabu sebagai jadwal rutin pelaksanaan WFH.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkap bahwa pemilihan hari Rabu didasarkan pada pertimbangan manajemen organisasi dan psikologis kerja.
Ia menilai jika WFH dilakukan pada hari Jumat, dikhawatirkan akan memunculkan persepsi bahwa hal tersebut merupakan perpanjangan waktu libur akhir pekan bagi para ASN.
"Kalau WFH hari Jumat kesannya kayak libur ya, kalau ada yang berkesan seperti itu. Lebih nyaman memang, dan lebih efektif itu di WFH di hari Rabu, car free day tetap di Jumat," kata Made saat dihubungi, Jumat (10/4/2026).
Disampaikan Made, kebijakan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Surat Edaran (SE) Mendagri yang mencakup berbagai aspek budaya kerja baru. Selain pengaturan jam kerja, regulasi ini akan mencakup kampanye hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di lingkungan instansi Pemda DIY.
"Jadi itu kan di SE Mendagri tidak cuma WFH tapi ada juga kita harus car free day dan lain-lain. Jadi kalau ditumpuk satu hari Jumat itu kayaknya agak susah, istilahnya dalam mengaturnya susah," ungkapnya.
Mengenai kesiapan regulasi, Made menyebutkan bahwa dokumen Surat Edaran terkait kebijakan ini sedang dalam tahap akhir pengesahan.
Penerapan skema WFH dan car free day bagi para ASN ini akan disesuaikan dengan kondisi operasional masing-masing OPD. Pemerintah memberikan fleksibilitas tertentu, terutama dalam imbauan penggunaan angkutan umum, mengingat situasi mobilitas setiap pegawai yang berbeda-beda.
"Kita sesuaikan dengan OPD masing-masing seperti apa. Contohnya untuk car free day memang tidak bisa saklek juga karena ketika kita menganjurkan menggunakan angkutan umum atau yang lainnya tergantung situasi masing-masing," tuturnya
Baca Juga: Kemenag Pastikan Layanan Legalisasi Buku Nikah Tetap Buka Meski ASN WFH Setiap Jumat
Selain car free day, Made turut menekankan pada penerapan budaya asri dan kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah menekankan adanya target penghematan energi secara nyata, mulai dari penggunaan listrik, air, hingga efisiensi bahan bakar kendaraan dinas.
Guna memastikan kebijakan berjalan efektif, Pemda DIY telah menyiapkan instrumen pengawasan yang ketat melalui formulir pemantauan berkala. Setiap kepala OPD diwajibkan menyusun rencana strategis dan melakukan evaluasi terkait dampak penghematan yang dihasilkan dari perubahan budaya kerja ini.
"Ada form pemantauan sebelum dan sesudah, sebagai bagian dari evaluasi dan pengawasan. Ada form rencana strategis dari kepala OPD seperti apa nantinya," tambahnya.
Jika tidak ada kendala dalam proses administrasi akhir, WFH bagi para ASN ini akan langsung diujicobakan pada hari Rabu mendatang.
"Iya insya Allah, Rabu depan sudah dieksekusi sudah diterapkan (WFH)," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kemenag Pastikan Layanan Legalisasi Buku Nikah Tetap Buka Meski ASN WFH Setiap Jumat
-
Polisi Sebut WFH ASN Bikin Jalanan Jakarta Lebih Lengang Hari Ini
-
Ogah Santai Saat WFH Jumat, Pramono Anung Pantau Pengerukan Kanal Banjir Barat
-
WFH Jumat Perdana, Sebagian Kursi ASN Jakarta di Balai Kota Tak Terisi
-
Jakarta Lancar Berkat ASN WFH, Tapi Kenapa Slipi-Semanggi Tetap Padat? Ini Penyebabnya Kata Polisi!
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
- 4 Rekomendasi Sampo Urang-Aring untuk Menghitamkan dan Menyuburkan Rambut
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Tangis Penyesalan Noel di Sidang Korupsi K3: Saya Seharusnya Lebih Hati-hati
-
Perempuan Menjaga Pangan dan Alam, Mengapa Justru Paling Rentan terhadap Krisis Iklim?
-
Angka Kecurangan Capai 99 Persen, Ada Apa dengan Fakultas Kedokteran di SNBT 2026?
-
Ironi Awak Kapal Perikanan: Banting Tulang di Tengah Laut, Pulang Malah Nombok Utang ke Majikan
-
Biadab! Sambil Hujan-hujanan, Pria Mabuk di Tangsel Cabuli Bocah Saat Main Petak Umpet
-
Vivace E Menjawab Kebutuhan Rumah Modern yang Estetik, Aman, dan Ramah Anak
-
Relokasi Akibat Krisis Iklim: Mengapa Memindahkan Warga Tidak Sesederhana Memindahkan Rumah?
-
Asa Baru Pascabencana: Anggaran Rp100 Triliun Disetujui DPR untuk Pulihkan Sumatra!
-
Bawa Mandat Prabowo Terkait RUU Polri, Menkum: UU Sudah Berlaku Dua Dekade, Perlu Disesuaikan
-
Miris! 6 Bulan Melaut Bertaruh Nyawa, Awak Kapal Perikanan Cuma Digaji Rp500 Ribu