- Menteri PU Dody Hanggodo dukung penuh penggeledahan Kejati dan jamin transparansi data.
- Dody emoh ikut campur detail kasus demi hindari tudingan obstruction of justice.
- Kementerian PU pasrahkan sepenuhnya proses hukum di Ditjen Cipta Karya & SDA ke Kejati.
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akhirnya buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) di kantornya, Kamis (9/4/2026) kemarin. Alih-alih panik, Dody menegaskan dirinya sengaja mengambil jarak dari proses hukum tersebut demi menjaga integritas penyelidikan.
Dody mengaku tidak ingin mencari tahu secara rinci mengenai perkara apa yang tengah didalami oleh aparat penegak hukum. Langkah ini diambil agar tidak muncul kesan adanya intervensi dari pihak kementerian.
"Saya kemarin sengaja tidak mau tanya detail, karena saya tidak mau terlibat urusan lebih detail apa yang mereka selidiki," ujar Dody kepada awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Dody menilai, proses penyelidikan merupakan kewenangan penuh aparat penegak hukum. Ia memilih bersikap kooperatif tanpa harus mencampuri urusan teknis yang sedang berjalan di sejumlah ruangan, termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Sumber Daya Air.
"Menurut saya pribadi ya, karena ini sudah ranahnya masuk ke arah penegak hukum, ya sudahlah kita pasrahkan ke mereka saja," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga jarak agar tidak dianggap menghalangi proses hukum. Ia sadar betul bahwa langkah yang salah sedikit saja bisa berujung pada tudingan serius.
"Kalau nanti saya melakukan suatu pergerakan, nanti dikira obstruction of justice (perintangan penyidikan)," ucap Dody lugas.
Menariknya, Dody sempat menyentil kritik yang selama ini dialamatkan kepadanya. Selama ini, ia mengaku kerap dicerca karena dinilai hanya mengandalkan audit internal tanpa ada langkah nyata ke ranah hukum. Namun, saat penegak hukum mulai masuk, ia justru merasa serba salah.
"Selama ini kan saya selalu dicerca: 'Auditor doang Pak, tapi tidak pernah ada yang ke penegak hukum.' Nah, sekarang sudah ada penegak hukum, saya dimarahi lagi," keluhnya berseloroh.
Baca Juga: Tak Ada WFH di Kementerian PU, Menteri Dody: AC-nya Angin Blesat-blesut
Kendati demikian, Dody menjamin Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh kepada penyidik Kejati. Ia memastikan seluruh dokumen atau data yang dibutuhkan akan diserahkan secara transparan.
"Kalau dia (penyidik Kejati) butuh apa, kita kasih, begitu saja," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Rupiah Tertekan Sentimen Domestik, Dolar AS Menguat ke Rp17.104
-
Menhub Ungkap Dampak ke RI Soal Penutupan Wilayah Udara China
-
Tak Ada WFH di Kementerian PU, Menteri Dody: AC-nya Angin Blesat-blesut
-
Kabar Baik! Bahlil Sebut Krisis BBM RI Akibat Geopolitik Sudah Terlewati
-
Rupiah Menembus Rp17.000: Mengapa Perbankan Tetap Tenang di Tengah Risiko Kredit Valas?
-
Jungkir Balik Harga Saham BUMI
-
Kabar Terbaru B50: Bahlil Sebut Kendala Pabrik Sudah Ada Solusi!
-
Pengadaan Motor Listrik untuk Kepala SPPG MBG Disorot, Produk Lokal 'Asli China'?
-
Distribusi Terganggu, Perdagangan Beras Antarwilayah Disebut Mulai Macet
-
Pemerintah Siapkan Intensif, Guna Percepat Ekosistem Kendaraan Listrik