- Presiden Prabowo membentuk Satgas Mitigasi PHK melalui Keppres Nomor 10 Tahun 2026 untuk melindungi hak-hak seluruh pekerja Indonesia.
- Satgas menjadi jalur pengaduan satu pintu terkait masalah upah, sistem outsourcing, dan ancaman PHK bagi para buruh.
- Satgas melibatkan perwakilan serikat pekerja guna mempercepat penanganan sengketa serta memotong rantai birokrasi yang selama ini menghambat.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, buruh bisa membawa seluruh persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi ke SAtuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.
Dasco menjelaskan, satgas itu sengaja dibentuk atas inisiasi Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah konkret membela buruh di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Berbicara di hadapan perwakilan aliansi serikat buruh di DPR, Jumat (1/5), Dasco mengatakan satgas itu adalah jalur tercepat bagi buruh untuk mengadukan berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari masalah upah hingga sistem outsourcing yang kerap dikeluhkan.
"Keberadaan satgas adalah jawaban atas kerumitan birokrasi yang selama ini sering menghambat penyelesaian sengketa antara buruh dan perusahaan," kata Dasco, dikutip hari Sabtu (2/5/2026).
Buruh, kata dia, tak perlu mengkhawatirkan efektivitas satgas tersebut karena dibentuk bersama-sama dengan serikat pekerja.
"Pokoknya, kalau kawan-kawan menghadapi masalah upah, sistem outsourcing, PHK dan lain0lain, bisa dibawa ke satgas supaya memutus rantai birokrasi yang panjang," pintanya.
Buka peluang ambilalih perusahaan
Menurut Dasco, Satgas PHK tidak bekerja secara tertutup. Pemerintah sengaja melibatkan perwakilan dari serikat buruh dalam struktur organisasinya agar penanganan kasus di lapangan bisa berjalan optimal dan transparan.
Langkah ini diambil agar tidak ada lagi informasi yang tersumbat dari pihak pekerja ke telinga pengambil kebijakan.
Baca Juga: May Day Vibes: Kerja Jalan, Harga Naik, Pekerja Perempuan Makin Overthinking
Menariknya, meski baru saja diluncurkan, satgas ini rupanya sudah mulai bekerja memetakan titik-titik rawan krisis di berbagai sektor industri.
Sejumlah laporan mengenai potensi PHK massal, sudah masuk ke meja kerja mereka untuk segera ditindaklanjuti sebelum benar-benar terjadi.
"Tadi, kawan-kawan buruh sudah melaporkan ke pihak pemerintah, ada sejumlah perusahaan yang dalam dua atau tiga bulan nanti berencana PHK. Laporannya sudah masuk ke satgas untuk diantisipasi," kata Dasco.
Tak hanya itu, Dasco mengatakan, pemerintah juga tak bakal tinggal diam bila ada perusahaan yang tengah kesulitan sehingga terancam tutup.
Ia mengatakan, pemerintah membuka peluang mengambilalih 'perusahaan sakit' agar tak ada PHK terhadap buruhnya.
"Presiden sudah menegaskan, kalau ada perusahaan yang kesulitan, akan dibantu. Bahkan kalau memang atk mampu, akan diambil alih, ini supaya kawan-kawan buruh bisa tetap bekerja," kata dia.
Berita Terkait
-
May Day Vibes: Kerja Jalan, Harga Naik, Pekerja Perempuan Makin Overthinking
-
101 Terduga Perusuh May Day Dipulangkan, Polda Metro Jaya Kini Buru Aktor Intelektual dan Pendana
-
Kedok Pekerja Migran, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 42 Calon Haji Ilegal di Bandara Soetta
-
May Day 2026 di Bandung Berakhir Ricuh, Polisi Ringkus Kelompok Perusuh Berbaju Hitam
-
Polisi Amankan 101 Orang yang Diduga Berniat Membuat Kerusuhan pada May Day 2026
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
DJP Klaim Anggaran Pajak Indonesia Lebih Murah dari China
-
Banyak yang Mundur dari Manajer Kopdes Merah Putih, Ada Denda Rp100 Juta hingga Penempatan Diacak?
-
B50 Resmi Meluncur Juli 2026, ESDM Pastikan Stok Minyak Goreng Tetap Aman
-
Bos Baru Danantara dari WNA Tuai Polemik, Pakar: Yang Penting Kompeten, Bukan Paspor
-
Harga Pertamax Cs Berpotensi Turun, ESDM Beri Kabar Baik untuk Kantong Masyarakat
-
Bea Cukai Ungkap BYD & Wuling Biang Kerok 10.000 Kontainer Menumpuk di Tanjung Priok
-
90 Juta Produk UMKM RI Laku di Luar Negeri, Ternyata Ini Rahasianya
-
Danantara Pegang Kendali Ekspor Sawit, Pemerintah Ubah Total Tata Kelola CPO Nasional
-
Rupiah Terkapar ke Rp17.762 per Dolar AS, Investor Tunggu Putusan The Fed dan BI
-
Purbaya Bongkar Masalah Era Sri Mulyani, Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sulit Kerja Sama