- Presiden Prabowo membentuk Satgas Mitigasi PHK melalui Keppres Nomor 10 Tahun 2026 untuk melindungi hak-hak seluruh pekerja Indonesia.
- Satgas menjadi jalur pengaduan satu pintu terkait masalah upah, sistem outsourcing, dan ancaman PHK bagi para buruh.
- Satgas melibatkan perwakilan serikat pekerja guna mempercepat penanganan sengketa serta memotong rantai birokrasi yang selama ini menghambat.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, buruh bisa membawa seluruh persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi ke SAtuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.
Dasco menjelaskan, satgas itu sengaja dibentuk atas inisiasi Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah konkret membela buruh di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Berbicara di hadapan perwakilan aliansi serikat buruh di DPR, Jumat (1/5), Dasco mengatakan satgas itu adalah jalur tercepat bagi buruh untuk mengadukan berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari masalah upah hingga sistem outsourcing yang kerap dikeluhkan.
"Keberadaan satgas adalah jawaban atas kerumitan birokrasi yang selama ini sering menghambat penyelesaian sengketa antara buruh dan perusahaan," kata Dasco, dikutip hari Sabtu (2/5/2026).
Buruh, kata dia, tak perlu mengkhawatirkan efektivitas satgas tersebut karena dibentuk bersama-sama dengan serikat pekerja.
"Pokoknya, kalau kawan-kawan menghadapi masalah upah, sistem outsourcing, PHK dan lain0lain, bisa dibawa ke satgas supaya memutus rantai birokrasi yang panjang," pintanya.
Buka peluang ambilalih perusahaan
Menurut Dasco, Satgas PHK tidak bekerja secara tertutup. Pemerintah sengaja melibatkan perwakilan dari serikat buruh dalam struktur organisasinya agar penanganan kasus di lapangan bisa berjalan optimal dan transparan.
Langkah ini diambil agar tidak ada lagi informasi yang tersumbat dari pihak pekerja ke telinga pengambil kebijakan.
Baca Juga: May Day Vibes: Kerja Jalan, Harga Naik, Pekerja Perempuan Makin Overthinking
Menariknya, meski baru saja diluncurkan, satgas ini rupanya sudah mulai bekerja memetakan titik-titik rawan krisis di berbagai sektor industri.
Sejumlah laporan mengenai potensi PHK massal, sudah masuk ke meja kerja mereka untuk segera ditindaklanjuti sebelum benar-benar terjadi.
"Tadi, kawan-kawan buruh sudah melaporkan ke pihak pemerintah, ada sejumlah perusahaan yang dalam dua atau tiga bulan nanti berencana PHK. Laporannya sudah masuk ke satgas untuk diantisipasi," kata Dasco.
Tak hanya itu, Dasco mengatakan, pemerintah juga tak bakal tinggal diam bila ada perusahaan yang tengah kesulitan sehingga terancam tutup.
Ia mengatakan, pemerintah membuka peluang mengambilalih 'perusahaan sakit' agar tak ada PHK terhadap buruhnya.
"Presiden sudah menegaskan, kalau ada perusahaan yang kesulitan, akan dibantu. Bahkan kalau memang atk mampu, akan diambil alih, ini supaya kawan-kawan buruh bisa tetap bekerja," kata dia.
Berita Terkait
-
May Day Vibes: Kerja Jalan, Harga Naik, Pekerja Perempuan Makin Overthinking
-
101 Terduga Perusuh May Day Dipulangkan, Polda Metro Jaya Kini Buru Aktor Intelektual dan Pendana
-
Kedok Pekerja Migran, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 42 Calon Haji Ilegal di Bandara Soetta
-
May Day 2026 di Bandung Berakhir Ricuh, Polisi Ringkus Kelompok Perusuh Berbaju Hitam
-
Polisi Amankan 101 Orang yang Diduga Berniat Membuat Kerusuhan pada May Day 2026
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Aksi Copet di Tengah Zikir Monas: iPhone 13 Wartawan dan Dompet Jemaah Lenyap
-
Danantara Akui Banyak Masalah Luar Biasa Besar di BUMN, Janji Bereskan Utang Kereta Cepat
-
Satu Tahun Sekolah Rakyat, Ratusan Siswa Torehkan Prestasi
-
Taruna Bhakti Sekolah Rakyat Resmi Dimulai, Gus Ipul: Jadi Fondasi Bentuk Karakter Siswa
-
Apa Arti Kota Global Jika Betawi Kehilangan Akar? FBR Tagih Pergub Lembaga Adat ke Pramono
-
Danantara: Seluruh BUMN Properti Dalam Kondisi Tidak Baik, Akan Dikonsolidasikan
-
Kesukseskan Pemberantasan Judol Tak Hanya dari Turunnya Nominal Transaksi
-
Dukung Program Prioritas Presiden, Mendagri Tito Groundbreaking Sekolah Rakyat Kabupaten Biak Numfor
-
Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 1 hingga 31 Agustus 2026 di Riau
-
Aston Villa Bungkam Indonesia All Stars 3-1 di GBK, Arkhan Kaka Cetak Gol Penghibur