Kapan Seharusnya Harga BBM Pertamax Naik

Suara.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali mengalami penyesuaian pada awal Mei 2026. Namun, kenaikan kali ini tidak setinggi lonjakan yang terjadi pada 18 April lalu.

Dalam penyesuaian terbaru, hanya sejumlah jenis BBM yang mengalami kenaikan, terutama Pertamax Turbo dan Dex series. Sementara itu, harga Pertamax justru masih ditahan.

Padahal, Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang secara teori mengikuti mekanisme pasar. Artinya, harga seharusnya ikut naik ketika harga minyak dunia melonjak.

Harga BBM Terbaru

Berdasarkan pengumuman PT Pertamina (Persero), harga Pertamax Turbo naik Rp 500 per liter, dari Rp 19.400 menjadi Rp 19.900 per liter.

Sementara itu, Dexlite mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 2.400 menjadi Rp 26.000 per liter. Adapun Pertamina Dex melonjak Rp 4.000 menjadi Rp 27.900 per liter.

Di sisi lain, harga Pertamax tetap bertahan di level Rp 12.300 per liter. Begitu juga Pertamax Green (RON 95) yang masih dijual Rp 12.900 per liter.

Alasan Pertamina

Dalam keterangan tertulisnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga BBM nonsubsidi tetap mengacu pada mekanisme pasar dan harga keekonomian.

Baca Juga: Waduh! Subsidi & Kompensasi Energi Bengkak 266%, Tembus Rp118 Triliun

"Produk non subsidi pada prinsipnya mengikuti harga keekonomian dan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun sebagai BUMN yang menjalankan mandat strategis negara, Pertamina tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis semata, tetapi juga memperhatikan kondisi terkini di masyarakat, daya beli pelanggan golongan pengguna BBM Non Subsidi, serta stabilitas nasional," jelas Roberth.

Ia menambahkan, tidak semua produk mengalami penyesuaian karena Pertamina juga mempertimbangkan faktor sosial ekonomi dan stabilitas nasional.

"Pertamina sebagai kepanjangan tangan Pemerintah turut menjaga dan mewujudkan kondisi yang kondusif dengan penyesuaian harga yang tetap kompetitif dibanding badan usaha lain. Karena itu tidak semua produk mengalami penyesuaian harga, sebagian tetap dipertahankan agar tetap kompetitif serta relevan dengan kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Pemerintah Beri Sinyal Kenaikan

Di sisi lain, pemerintah justru memberi sinyal bahwa harga BBM RON 92 seperti Pertamax seharusnya sudah bisa mengalami kenaikan, seiring lonjakan harga minyak dunia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penyesuaian harga merupakan hal yang wajar dalam kondisi pasar saat ini.

"Saya berkomunikasi terus dengan teman-teman swasta ya, dan saya pikir mereka juga mempunyai hati yang baik ya untuk melihat kondisi yang ada, tapi kalau pada akhirnya kemudian penyesuaiannya sudah bisa dilakukan, saya pikir nggak ada masalah," kata Bahlil.

Risiko Jika Pertamax Naik

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengingatkan bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian.

Menurutnya, kenaikan harga Pertamax bisa memicu migrasi besar-besaran konsumen ke BBM subsidi seperti Pertalite. Hal ini berisiko membebani anggaran negara.

"Yang beda ini pertamax. Pertamax itu konsumennya itu kelas menengah bahkan ada sepeda motor. Kalau Pertamax dinaikkan, sementara Pertalite tidak naik, maka disparitas harganya akan semakin menganga gitu ya. Kritikya itu akan semakin tinggi. Nah ini akan memicu gitu ya. Mereka kemudian pindah ke Pertalite. jika pindah maka ini akan membengkakan anggaran subsidi dari APBN ya," ucapnya.

Kesimpulan

Fahmy menilai langkah pemerintah menahan harga Pertamax saat ini sudah tepat, mengingat dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan cukup besar.

Ia menilai, pemerintah memiliki opsi untuk menahan kenaikan dengan kompensasi dari APBN, atau menaikkan harga secara bersamaan antara BBM nonsubsidi dan subsidi agar tidak terjadi disparitas harga.

Jika tidak, kenaikan Pertamax secara sepihak berpotensi memicu lonjakan konsumsi BBM subsidi dan pada akhirnya membebani fiskal negara.

Dengan kondisi ini, kebijakan harga BBM ke depan dinilai akan sangat bergantung pada keseimbangan antara harga pasar, daya beli masyarakat, dan stabilitas anggaran negara.