Bisnis / Makro
Jum'at, 08 Mei 2026 | 11:47 WIB
(Kiri-kanan) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari DewI, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di OJK, Kamis (7/5/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]
Baca 10 detik
  • Pemerintah akan memberikan stimulus tambahan pada triwulan kedua 2026 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil.
  • Presiden Prabowo membentuk Satgas P3M-PPE untuk mempercepat proyek strategis serta mengatasi hambatan perizinan investasi di berbagai sektor.
  • Pemerintah telah menyalurkan anggaran belanja untuk program prioritas, termasuk pemberian THR, bantuan sosial, dan program makan bergizi.

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Pemerintah tengah menyiapkan stimulus tambahan untuk triwulan kedua 2026.

Menkeu Purbaya menjelaskan di tengah ketidakpastian global, ekonomi dalam negeri selama triwulan pertama dalam kondisi cukup baik dengan pertumbuhan 5,61 persen. Untuk menjaga momentum itu, dia akan memberikan insentif tambahan.

"Tapi kita akan lihat seperti apa di triwulan kedua tahun ini. Kita waspadai semua kendala yang mungkin timbul, dan kita lihat semua variabel makro yang ada, dan kelihatannya Pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan ke perekonomian di triwulan kedua tahun 2026," katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip Jumat (8/5/2026).

Sejauh ini Presiden RI Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) dalam rangka mempercepat program strategis, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

Purbaya menerangkan, Satgas juga menghadirkan layanan kanal debottlenecking untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan investasi secara cepat terhadap peranan akuntabel.

"Hingga akhir 2026 Satgas telah menggelar delapan sidang menyelesaikan berbagai isu strategis lintas sektor termasuk proyek LNG Abadi Masela, Kawasan Ekonomi Khusus, sertifikasi S&E, perizinan apotek dan GPU, serta hambatan investasi dan tata kelola usaha," lanjutnya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II 2026 di Kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]

Sementara untuk Belanja Pemerintah, Purbaya menerangkan anggaran sudah disalurkan untuk pencarian THR ke ASN-TNI-Polri-Pensiunan, belanja barang-barang program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta realisasi bantuan sosial (bansos) antara lain kartu sembako dan penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta bansos lainnya.

Lebih lanjut Purbaya menargetkan pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen tahun ini, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menargetkan pertumbuhan 6,4 persen.

"Kalau kita lihat APBN kan targetnya 6,4 tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun," jelasnya.

Baca Juga: Lahan Pusat Kota Menipis, Kawasan Kemayoran Bakal Disulap Jadi Pusat Ekonomi Baru

Load More