Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kalau seluruh negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan semua substansi perundingan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) bulan ini.

Menko Perekonomian menyebut kalau Pemerintah Indonesia menargetkan penandatanganan perjanjian DEFA dapat dilaksanakan pada November 2026, bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean.

“Walaupun DEFA text belum sempurna, namun harus segera diselesaikan sambil dilakukan review berkala sesuai dengan perkembangan dinamika ekonomi digital,” kata Menko Airlangga, dikutip dari siaran pers, Jumat (8/5/2026).

Menko Airlangga menambahkan bahwa pasca penandatanganan, proses ratifikasi oleh masing-masing negara anggota ASEAN ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari. Hal ini mencerminkan urgensi dan komitmen kolektif untuk segera merealisasikan manfaat DEFA bagi kawasan.

ASEAN DEFA sendiri diinisiasi pada saat Keketuaan Indonesia tahun 2023 lalu. Sebagai kerangka ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia, DEFA diharapkan menjadi penggerak utama integrasi ekonomi digital ASEAN, sekaligus memperkuat posisi kawasan sebagai pusat digital dunia.

Berdasarkan studi BCG, kesepakatan DEFA yang komprehensif dapat meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari USD1 trilliun pada 2030 menjadi USD2 triliun.

Komitmen penyelesaian DEFA disepakati saat Airlangga menghadiri the ASEAN Economic Community (AEC) Council (AECC Meeting) ke-27 yang berlangsung pada 6-7 Mei 2026 di Cebu, Filipina.

Pertemuan puncak tingkat Menteri Ekonomi ASEAN ini dihadiri oleh para pemimpin yang membidangi urusan perekonomian dari seluruh negara anggota termasuk Menteri/Secretary of Trade and Industry Filipina Ma. Cristina Aldeguer-Roque, Deputy Prime Minister sekaligus Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong, serta Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Timor-Leste Francisco Kalbuadi Lay.

Airlangga menyebut bagi Indonesia, DEFA sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 serta menundukung aksesi OECD yang mencakup penguatan infrastruktur digital, pengembangan SDM digital, transformasi UMKM, serta penguatan regulasi keamanan siber.

Baca Juga: Prabowo Bertemu Marcos Jr di KTT ASEAN, Stabilitas Asia Tenggara Jadi Prioritas

"Melalui DEFA, Indonesia dapat memperkuat kebijakan berdasarkan praktik internasional, menarik investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing, termasuk bagi UMKM," jelasnya.