Perang AS-Israel vs Iran Guncang ASEAN, Presiden Filipina Desak Negara Asia Tenggara Bersatu

Suara.com - Para pemimpin negara Asia Tenggara berkumpul dalam 48th ASEAN Summit di Filipina pada Jumat (8/5) untuk membahas dampak perang Iran yang memicu lonjakan harga energi di kawasan.

Konflik yang melibatkan AS-Israel vs Iran serta penutupan Selat Hormuz disebut telah mengguncang pasokan minyak dan gas bagi negara-negara Asia Tenggara.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., mengatakan dampak perang sudah dirasakan langsung masyarakat melalui kenaikan biaya hidup dan ancaman terhadap lapangan kerja.

“Perang AS-Israel melawan Iran telah terasa melalui meningkatnya biaya hidup dan mengancam mata pencaharian, baik di negara kita maupun warga kita di Timur Tengah,” kata Marcos saat membuka pertemuan ASEAN seperti dilansir dari Al Jazeera.

Marcos mendesak negara-negara anggota ASEAN memperkuat koordinasi dan mengambil langkah bersama untuk menjaga stabilitas pasokan energi di kawasan.

ASEAN yang beranggotakan 11 negara diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Jalur laut strategis itu menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dan gas dunia.

Draf pernyataan bersama yang bocor ke media juga menyoroti pentingnya kerja sama keamanan energi dan pangan di tengah krisis global.

Filipina diketahui mendorong pembentukan skema berbagi energi sukarela antarnegara ASEAN untuk menghadapi gangguan pasokan akibat perang Iran.

Baca Juga: Di KTT ASEAN, Prabowo Sebut Diversifikasi Energi Kini Jadi Kebutuhan Mendesak

Manila juga mempercepat rencana ASEAN Power Grid yang ditargetkan menghubungkan jaringan listrik regional pada 2045.

Dampak perang Iran mulai memukul banyak negara di Asia Tenggara.

Filipina bahkan menetapkan status darurat nasional sejak Maret akibat krisis energi.

Sementara itu, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia menerapkan berbagai kebijakan penghematan energi, mulai dari pembatasan harga hingga skema kerja dari rumah.

Sejumlah perusahaan petrokimia di Indonesia, Thailand, dan Singapura juga mengumumkan force majeure akibat gangguan distribusi energi dan bahan baku.

Pengamat ASEAN dari NUS Law School Singapura, Tan Hsien-Li, menilai KTT kali ini kemungkinan menghasilkan langkah lebih konkret dibanding biasanya.