- Purbaya Yudhi Sadewa melantik pejabat Kemenkeu pada 12 Mei 2026 sebagai bagian dinamika organisasi.
- Rotasi jabatan dianggap wajar untuk menjaga organisasi tetap bergerak, efektif, dan tidak kaku.
- Fokus utama bukan posisi individu, tetapi peningkatan kinerja dan kepercayaan publik.
Suara.com - Pada Selasa, 12 Mei 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator sebagai bagian dari dinamika organisasi.
Pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali nilai dasar birokrasi yang berorientasi pada pelayanan.
Rotasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi kelembagaan dan menjaga efektivitas kerja.
Menurut Menkeu, perpindahan jabatan adalah hal yang wajar dalam organisasi yang terus bergerak dan berkembang.
"Dalam organisasi, perpindahan itu biasa. Tour of duty, tour of area, biasa itu. Organisasi memang harus bergerak. Kalau tidak bergerak, lama-lama akan kaku," ungkap Purbaya pada Selasa, 12 Mei 2026.
"Tapi yang paling penting bukan siapa pindah ke mana. Yang penting adalah setelah pelantikan ini, fungsi Kemenkeu harus semakin kuat. Kita kerjanya semakin rapi, dan kepercayaan publik akan semakin baik," lanjutnya.
Pesan tersebut menekankan bahwa esensi utama dari rotasi jabatan bukan pada individu, melainkan pada peningkatan kualitas organisasi.
Dengan demikian, setiap perubahan posisi harus berdampak langsung pada kinerja yang lebih baik dan kepercayaan publik yang meningkat.
Lebih lanjut, Menkeu mengingatkan bahwa cara pandang terhadap jabatan akan menentukan sikap dan perilaku dalam bekerja.
Baca Juga: Purbaya Tegaskan Tak Ada Lagi Tax Amnesty, Kecuali Perintah Presiden
Ia menegaskan pentingnya memaknai jabatan sebagai tanggung jawab pelayanan, bukan sekadar fasilitas.
"Jabatan ini bukan fasilitas, jabatan ini fungsi. Kalau dilihat sebagai fasilitas, kita sibuk menjaga posisi. Kalau dilihat sebagai fungsi, kita fokus bekerja," tandas Menkeu.
Pernyataan ini menjadi pengingat kuat bahwa orientasi kerja harus berfokus pada kontribusi nyata, bukan pada kenyamanan pribadi.
Dalam konteks birokrasi modern, integritas dan profesionalisme menjadi fondasi utama yang tidak dapat ditawar.
Oleh karena itu, Menkeu meminta seluruh jajaran untuk bekerja secara konsisten dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya keselarasan dalam menjalankan kebijakan agar tidak terjadi fragmentasi di dalam organisasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
Terkini
-
Si Kaya Borong Mobil Listrik, Si Miskin Ribut Upah Tak Naik
-
Rupiah Anjlok Rp17.500 per Dolar AS, Suku Bunga Berpotensi Naik
-
LPEM FEB UI: Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen dari BPS Meragukan, Ada Data Tak Logis
-
Hindari Saham-saham Ini Jelang Rebalancing MSCI
-
Loker BUMN: BRI Buka Lowongan Hingga Juli 2026, Fresh Graduate Bisa Daftar
-
Purbaya Tegaskan Tak Ada Lagi Tax Amnesty, Kecuali Perintah Presiden
-
Rupiah Jadi Biang Kerok IHSG Terperosok Jatuh ke Level 6.800 di Sesi I
-
Intip Kisi-kisi Rebalancing MSCI
-
Purbaya Nurut Bahlil soal Tunda Kenaikan Tarif Royalti Tambang
-
Profil Dyastasita WB: Juri LCC MPR yang Viral, LHKPN Miliknya Tak Punya Kendaraan