Perhatian Pak Purbaya! Rupiah Bisa Bikin Subsidi BBM Bengkak

Suara.com - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan subsidi BBM bakal membengkak hingga di atas Rp 100 triliun tahun ini.

Pembengkakan ini dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi bersamaan dengan lonjakan harga minyak dunia.

Tercatat  nilai tukar dolar AS terhadap rupiah sudah menyentuh angka Rp 17.667 pada Senin (18/5/2026) sore.

Sementara, harga minyak dunia saat ini masih konsisten di atas 100 dolar AS per barel, dengan minyak mentah Brent 111,29 dolar AS per barel, dan West Texas Intermediate (WTI) 107,73 dolar AS per barel. 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa besaran subsidi BBM sangat dipengaruhi oleh dua faktor eksternal, yakni harga patokan minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) dan nilai tukar rupiah.

Faktor kurs menjadi sangat sensitif karena Indonesia saat ini merupakan negara net-importir minyak bumi.

Berdasarkan kalkulasi CORE, asumsi kurs di level Rp 17.000 per dolar AS dengan harga minyak dunia sebesar 100 dolar AS per barel, sudah memicu tambahan beban subsidi energi lebih dari Rp 100 triliun pada tahun ini.

Tekanan tersebut diproyeksikan akan semakin berat jika nilai rupiah tembus Rp 17.850 per dolar AS. 

Berkaca dari situasi saat ini, CORE mengingatkan pemerintah mengambil sejumlah kebijakan guna menyelamatkan anggaran.

Baca Juga: Prabowo Mau Alutsista Makin Kuat, Purbaya: Anggaran Ada, Jumlahnya Rahasia

Ditegaskan Faisal, jika anggaran subsidi ini tidak diantisipasi, defisit anggaran dikhawatirkan bakal melebar hingga melampaui batas aman undang-undang, yaitu 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

"Kalau sampai defisit melebihi 3 persen, dampaknya bisa ke mana-mana, termasuk pelemahan rupiah," tegasnya. 

Sebagai solusi, CORE mendorong pemerintah segera melakukan penghematan dan kebijakan refocusing (pengalihan) anggaran secara luar biasa. Pemerintah diminta mengevaluasi kembali program-program prioritas dan menyesuaikannya dengan kapasitas keuangan negara yang ada saat ini.

"Dan lantas tidak memajaki dengan sembarangan. Dan refocusing program-program anggaran prioritas  pemerintah  harus dievaluasi, dan juga disesuaikan dengan kondisi anggaran," kata Faisal.