Misbakhun: APBN Mustahil Bangkrut

Suara.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mustahil bangkrut karena Indonesia merupakan negara kaya dengan sumber daya alam melimpah.

"Kalau ada yang mengatakan APBN kita bangkrut, tidak mungkin kita bangkrut," kata Misbakhun dalam sesi "1 on 1 Legislative" Jogja Financial Festival di Yogyakarta, Sabtu (23/5/2026).

Menurut dia, Indonesia masih memiliki berbagai komoditas unggulan yang menjadi kekuatan ekonomi nasional, mulai dari kelapa sawit mentah (CPO), nikel, hingga hasil perkebunan dan kelautan.

"CPO 40 persen, nikel bahkan lebih 60 persen, kita masih menghasilkan karet, kopi, damar, ikan laut. Negara sekaya Indonesia tidak mungkin menjadi negara yang bangkrut," katanya.

Misbakhun menambahkan bahwa masyarakat perlu memahami kondisi ekonomi secara rasional dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menimbulkan ketakutan berlebihan terkait situasi ekonomi nasional.

Ia menuding bahwa peringatan soal perekonomian Indonesia yang sedang melemah saat ini adalah ulah para influencer di media sosial semata.

"Kita berhadapan pada sebuah situasi antara realitas melawan media sosial. Jangan percaya begitu saja apa yang dilakukan influencer," katanya.

Beda dengan Krisis 1998

Di saat yang sama Misbakhun mengakui bahwa kondisi perekonomian, terutama melemahnya nilai tukar rupiah memang benar terjadi. Tapi tak bisa disamakan dengan ketika krisis moneter di 1998.

Baca Juga: Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027

"Kita harus yakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa nilai rupiah atas dolar AS Rp17.800 itu memang sebuah fenomena. Angka yang sangat tinggi untuk saat ini, namun ingat rupiah saat ini mungkin pernah menyamai krisis 1998," kata Misbakhun.

Menurut dia, pelemahan rupiah pada 1998 terjadi dari titik awal dan struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan kondisi saat ini.

"Rupiah Rp17.500, Rp17.800 saat krisis 1998 itu berangkat dari angka Rp2.400. Rupiah sekarang berada pada level Rp16.600, itu berangkat dari Rp16.000 sekian. Situasi struktur ekonomi kita sudah berbeda," katanya.

Misbakhun mengatakan pada 1998 banyak sektor mengalami tekanan berat, antara lain karena pinjaman dalam denominasi valuta asing dan praktik lindung nilai yang tidak memadai.

Ia menilai kondisi saat ini berbeda karena tekanan terhadap rupiah tidak serta-merta membuat sektor perbankan maupun swasta mengalami kegagalan seperti pada masa krisis 1998.

"Sekarang rupiah Rp17.600, belum ada perbankan atau swasta yang mengalami kegagalan. Tantangan saat ini bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membangun pemahaman publik agar tidak mudah terpengaruh sentimen yang berkembang di media sosial," katanya.

Menurut dia, persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dapat terbentuk dari informasi yang tidak selalu menggambarkan keadaan secara utuh.

"Sentimen kita itu ditentukan sekarang oleh media sosial. Cara pandang kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di media sosial," katanya.