Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp 123,8 Triliun di Mei 2026, Purbaya Klaim Manufaktur Mulai Kuat

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penerimaan Kepabeanan dan Cukai tembus Rp 123,8 triliun per Mei 2026. Pendapatan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini naik 0,7 persen dari tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Menkeu Purbaya menerangkan penerimaan negara dari Bea Cukai ini meningkat sejak dua bulan terakhir, yakni periode April dan Mei 2026. Sebab pada Januari hingga Maret 2026, pendapatan Bea Cukai mengalami penurunan.

"Kepabeanan dan Cukai makin baik. Tadinya negatif pertumbuhannya, tapi April sudah positif 0,6 (persen), Mei 0,7 (persen) positif. Ke depan akan lebih positif lagi pertumbuhannya," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, dikutip Senin (8/6/2026).

Penerimaan ini terdiri dari Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Khusus Cukai, realisasi pendapatan mencapai Rp 90,4 triliun atau meningkat 0,2 persen yoy.

Menkeu Purbaya menjelaskan kalau penerimaan Cukai tumbuh didorong peningkatan produksi hasil tembakau pada triwulan pertama atau periode Januari-Maret 2026. Ia juga membantah isu produksi rokok turun karena kebijakan Pemerintah.

"Ada yang bilang sama saya turun tuh gara-gara kebijakan lu. Padahal kebijakan kita enggak naikin cukainya," lanjut dia.

Sementara untuk Bea Masuk mencapai Rp 21,5 triliun atau meningkat 9,7 persen dari Rp 19,6 triliun dari tahun lalu. Purbaya menerangkan penerimaan naik karena didorong peningkatan impor bahan baku dan bahan penolong yang tumbuh 10,67 persen.

"Artinya apa? Bahan baku dan bahan penolong ini menunjukkan memang aktivitas manufacturing sedang meningkat di sini. Kalau enggak ini enggak akan tumbuh, jadi inline dengan angka PDB besar yang ekonomi sedang tumbuh," lanjutnya.

Berbeda dengan Bea Keluar yang mengalami penurunan 8,9 persen dari Rp 13,0 triliun di Mei 2025 menjadi Rp 11,9 triliun per Mei 2026. Purbaya menyebut kontraksi ini mulai mengalami perbaikan dengan penguatan harga crude palm oil (CPO) di Maret sampai Mei 2026.

Baca Juga: Prabowo Didesak Segera Ganti Menteri Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa