PLN Defisit 20 Juta Ton Batubara, Wamen ESDM Jamin Kuota RKAB 2026 Naik

Suara.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengevaluasi target produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Evaluasi ini dilakukan menyusul rencana Kementerian ESDM yang akan memberikan relaksasi, sekaligus untuk memastikan pemenuhan kebutuhan batu bara bagi PT PLN (Persero) yang saat ini masih kekurangan pasokan hingga 20 juta ton.

"Kan sudah sampaikan, sudah dilakukan evaluasi untuk seluruh kebutuhan PLN dan itu dipenuhi," kata Yuliot saat ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026). 

Sebagai informasi, PLN membutuhkan pasokan batubara sebanyak 154 juta ton untuk operasional pembangkit listrik. Namun, volume yang masuk kontrak baru mencapai 134 juta ton, sehingga masih menyisakan kekurangan sekitar 20 juta ton.

"Dan itu kekurangan 20 itu lagi diusahakan," kata Yuliot. 

Rencana pemberian relaksasi ini bergulir setelah sebelumnya Kementerian ESDM sempat memangkas target produksi batubara nasional untuk tahun ini menjadi 600 juta ton. 

Kuota tersebut turun drastis dibandingkan realisasi tahun 2025 yang menembus 790 juta ton.

Yuliot memastikan bahwa setelah relaksasi ini diketok, kuota produksi batu bara untuk tahun 2026 akan melambung di atas angka 600 juta ton.

"Ya pasti (di atas 600 juta ton). Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri, itu kan ada DMO (Domestic Market Obligation) yang ditetapkan," pungkasnya.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Kontrak Batu Bara PLN Kurang 20 Juta Ton, Listrik Bisa Terganggu?

Kekurangan pasokan batu bara untuk PLN ini sebelumnya sempat diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat rapat dengan Komisi XII DPR pada Senin (15/6/2026). 

Bahlil menyebut, PLN masih defisit sekitar 20 juta ton batubara kelas menengah (medium). Demi mengurai masalah ini, ia menginstruksikan agar persoalan tersebut segera dituntaskan. 

"Dan semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP," kata Bahlil.