- Menteri Perdagangan Budi Santoso mewajibkan pelaku usaha e-commerce memiliki Nomor Induk Berusaha sebagai syarat legalitas resmi perusahaan.
- Aturan dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2026 ini bertujuan mempermudah akses pembiayaan perbankan dan meningkatkan kepercayaan konsumen pelaku usaha.
- Pemerintah memberikan batas waktu pengurusan NIB selama enam bulan bagi pedagang baru dan 18 bulan bagi pedagang lama.
Suara.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan memastikan kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha yang berjualan melalui platform niaga elektronik atau e-commerce tidak berkaitan dengan penarikan pajak.
Ia menegaskan aturan tersebut murni bertujuan untuk legalitas usaha.
"NIB itu kan sebenarnya legalitas. NIB tidak ada hubungannya dengan pajak. Semua kegiatan usaha, perorangan, atau badan-badan wajib mempunyai NIB. Karena legalitas dari perusahaan," kata Busan saat ditemui wartawan di Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa kepemilikan NIB justru mempermudah para pelaku usaha, mulai dari memperluas akses modal hingga membangun kepercayaan konsumen.
"Kalau sudah mempunyai legalitas, maka dia akses ke perbankan, akses pembiayaan itu lebih mudah. Yang kedua, kalau perusahaan itu sudah punya NIB, berarti mudah dipercaya. Akan dipercaya oleh konsumen," tuturnya.
Busan menjamin pengurusan NIB tidak dipungut biaya dan prosesnya mudah karena dilakukan sepenuhnya secara daring. Menurutnya, proses tersebut hanya memakan waktu sekitar 30 menit.
Dia juga memastikan Kementerian Perdagangan siap memberikan pendampingan dan fasilitasi, jika pelaku usaha menemui kendala dalam pengurusannya.
Untuk itu, pemerintah telah memberikan tenggat waktu selama 18 bulan bagi pedagang yang telah berjualan di platform dan enam bulan bagi pedagang baru untuk segera mengurus NIB.
Kewajiban kepemilikan NIB bagi pelaku usaha di E-commerce merupakan bagian dari berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sejak 8 Juni 2026.
Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak, DJP Akui Coretax Bisa Pantau Transaksi Bank hingga Konsumsi Listrik Warga
Aturan baru tersebut mewajibkan seluruh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan melalui platform digital memiliki perizinan berusaha, paling sedikit berupa NIB.
Ketentuan itu berlaku bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun usaha besar yang memasarkan produknya melalui e-commerce.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
Terkini
-
Merana Ditinggal Investor Asing, IHSG Turun ke Level 6.116 Hari Ini
-
Properti Kembali Bergairah, Akses Tol Jadi Magnet Baru Kenaikan Nilai Hunian
-
BI Bidik 200 Pesantren Punya Bisnis Air Minum Kemasan, Jadi Sumber Cuan Baru
-
Purbaya Tetap Ngotot Ekonomi RI Kuat Meski Banyak Protes, Ini Buktinya
-
Rupiah Terperosok Jatuh ke Level Rp17.843/Dolar AS
-
Profil PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI): Emiten Alkes, Pemegang Saham dan Prospek
-
Industri Kopi Berpotensi Bikin Cuan Negara, Tapi Baristanya Banyak Nggak Profesional
-
Profil PT Nitrasanata Dharma Tbk (JECX): Prospek IPO, Pemilik Saham dan Bisnis
-
Emiten Pengolah Limbah MHKI Bagikan Dividen Rp9,9 Miliar, Catat Jadwalnya
-
Aturan Outsourcing Bakal Dirombak Total, Ini Kata Said Iqbal dan Wamenaker