Pemerintah Siapkan Rp815 Miliar untuk Program Kompor Listrik, Upayakan Tidak Impor

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan program pengadaan kompor listrik untuk tahun 2027 dengan anggaran sebesar Rp 815 miliar.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebutkan bahwa pemerintah mengupayakan agar seluruh pengadaan alat masak tersebut tidak melalui jalur impor, melainkan mengoptimalkan hasil produksi dalam negeri.

"Jadi rapat yang kita lakukan, kita harus identifikasi. Ini kan, jangan kita membuat kebijakan ya ternyata kita impor lagi untuk kompor listriknya," kata Yuliot saat ditemui wartawan di Hotel Borubudur, Jakarta pada Rabu (24/6/2026). 

Menurutnya terdapat perbedaan harga yang mencolok antara produk impor dengan produksi dalam negeri. Dengan mengoptimalkan produk dalam negeri akan menghasilkan volume unit yang lebih banyak dari alokasi anggaran yang ada.

"Jadi ini kita lakukan evaluasi lebih detail lagi. Jadi secara budget itu kan sudah disampaikan waktu di DPR kemarin ya. Tapi berapa unitnya?  Ini kami dalami lagi," kata Yuliot. 

Tidak hanya membahas mekanisme pengadaan, Kementerian ESDM juga mempertimbangkan berbagai turunananya seperti alat masak khusus seperti panci induksi, serta penguatan instalasi kabel di rumah tangga penerima manfaat. 

Selain itu juga mencakup penyesuaian daya listrik, mengingat rata-rata rumah tangga sasaran saat ini memiliki daya 450 VA, sementara operasional kompor listrik membutuhkan daya sekitar 1.000 VA.

"Termasuk daya juga. Jadi kan rata-rata itu kalau ini kan daya 450. Ya kalau penggunaan kompor listrik itu kan daya itu sekitar 1000 ya kan ini kita harus sesuaikan semua," tuturnya. 

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik guna menekan ketergantungan impor LPG. 

Baca Juga: Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, saat ini 80 persen kebutuhan LPG nasional masih diimpor hingga menguras devisa negara di atas Rp130 triliun per tahun dengan subsidi mencapai lebih dari Rp 80 triliun. 

Guna mengatasi beban fiskal tersebut, pemerintah mendorong diversifikasi bauran energi alternatif, salah satunya melalui konversi ke kompor listrik.